TOBANAULI.COM

Just another WordPress.com weblog

Presiden SBY Resmikan Meseum Batak dan Proyek Asahan I di Tobasa – Sumut

Pembina TB. Silalahi Center Letjend TNI Purn DR. TB. Silalahi Minta SK Menhut No 44 Direvisi

 

Presiden SBY Resmikan Museum Batak & Proyek Asahan I di Balige

Presiden SBY Resmikan Museum Batak & Proyek Asahan I di Balige

Untuk ketiga kalinya Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono ( SBY ) bersama ibu Ani Bambang Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Toba Samosir – Sumatera Utara. Kehadiran Presiden RI ke 6 ini mengundang poro-kontra pendapat maupun komentar dari brbagai pihak trmasuk didalammnya etnis suku batak yang brada diprantauan maupun yang tinggal di Bona Pasogit. Terjadinya pro-kontra pendapat atau tanggapan warga etnis batak karena sebelum hari “ H “ pelaksanaan peresmian Museum Batak terbesar di Asia Tengga ini telah beredar issu yang menyebutkan bahwa Sosilo Bambang Yudhoyono akan dinobatkan menjadi salah satu pemangku nama Raja Etnis Batak. “ SBY akan dinobatkan menjadi Raja Batak yakni Patuan Sori Mangaraja dan atau Patuan Sori Muliaraja “. Sementara dipihak lain tokoh masyarakat mengatakan bahwa untuk menobatkan seseorang untuk menyandang gelar kebesaran nama batak tidaklah segampang yang dilakukan pihak TB. Silalahi Center. Penobatan atau pemberian gelar atau pengangkatan gelar terhadap seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan misalnya ; Yang diberi/dinobatkan nama gelar adalah orang yang telah benyak berbuat / mengabdi terhadap suku batak. Selalu membela kepentingan batak, tidak menghianati perjuangan rakyat batak.

Sementara masyarakat lainnya mengatakan, siapapun dari suku manapun dapat dinobatkan untuk menyandang nama raja asal atau sepanjang yang dinobatkan dan yang menobatkan saling setuju. Sebab hal itu merupakan hak priogratif suku etnis yang bersangkutan. “ Sepanjang tidak ada yang keberatan dari etnis terkait atas peyerahan / penobatan / pemberian gelar terhadap pemangku gelar tidak ada masalah. Misalnya Susilo Bangbang Yudhoyono disebut-sebut dinobatkan menjadi Patuan Sori Mulia Raja sah-sah saja sepanjang tidak ada yang keberatan dari pihak terkait khususnya suku etnis batak angkola dan pemberian gelar itu dapat dipertanggungjawabkan suku batak etnis angkola, oleh karenanya jangan dipertantangkan hal-hal yang tidak penting. Kita harus berbangga hati bahwa atas pendirian Museum Batak oleh Letjend Purn TNI TB. Silalahi di Pagarbatu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Presiden SBY kembali berkenan menginjakkan kakinya di bumi Tobasa untuk meresmikan Museum Batak dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) Asahan I yang terletak di Desa Ambar Halim Propinsi Sumatera Utara 18 Januari 2011 yang lalu, dan acara peresmian Museum Batak dan PLTA Asahan I oleh Presiden RI ini secara umum berjalan lancar, ujar Henri MJ. Simangunsong.

Sementara Pimpinan TB. Silalahi Center Masrina Silalahi ketika menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada insan pers atas dukungannya sehingga acara peresmian Museum Batak TB. Silalahi Center berjalan sukses.  Pada kesempatan itu juga Masrina Silalahi juga mempertegas bahwa Pak SBY hanya diberi gelar oleh etnis Batak Angkola sebagai Patuan Sori Muliaraja dan Ibu Ani sebagai Naduma Harungguan Hasayangan dan tidak ada marga, ujar Masrina Silalahi menanggapi pemberitaan disejumlah mass media cetak maupun elektronika.

Sementara informasi yang berhasil diperoleh dari pihak TB. Silalahi Center menyebutkan, sebelum pesawat yang ditumpangi Presiden RI dan rombongan take off pukul 08.00 dari  Lamuna Halim Perdana Kusuma Jakarta rombongan VIP 1 Jakarta sudah terlebih dahulu take off pukul 07.00 dari Bandara Sukarno Hatta disusul dengan rombongan VIP 2 Medan yang direncanakan akan take off pukul 07.30 dari Badara Polonia Medan masing – masing menuju Bandara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara.

Hasil pengamatan TOBANAULI.COM di Bandara Silangit juga menyebutkan sekitar pukul 08.00 wib rombongan VIP 2 Medan tiba di Bandara Silangit dan langsung menuju tempat acara di TB. Silalahi Center dan pukul 09.00 disusul rombongan VIP 1 Jakarta juga langsung menuju tempat acara dan sekitar pukul 10.05 wib pesawat khusus SBY pun mendarat dengan baik di Bandara Silangit dengan pengawalan extra ketat.

Dengan ketatnya pengawalan yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden ( Paspampres ) tentang Prosesdur Tetap ( Protap ) Pengamanan Presiden tampak warga termasuk sebagaian insan pers mengalami kekecewaan, namun setelah mendapat penjelasan dari Paspampres, warga dan insan pers pun memakluminya.

Kedatangan SBY selaku Kepala Negara dan Ibu Ani Yudhoyono sebagai Ibu Kepala Negara RI disambut oleh Muspida Sumut di Bandara Silangit yakni Wakil Gubernur, Panglima Kodam I, Kapoldasu, Kajatisu di dampingi Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Ny. Pandapotan Kasmin Netty br Pardosi. Penyambutan tersebut juga ditandai pemberian bunga pangkuan kepada ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono. Sekitar 15 menit di Bandara Silangit Presiden dan rombongan berangkat menuju Balige dengan menggunakan Mobil khusus Kepresidenan. Kurang lebih 15 menit Presiden RI dan rombongan tiba Balige tepatnya di kompleks Makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII dan selanjutnya melakukan ziarah di Makam Pahlawan Sisingamangaraja tersebut. Usai ziarah, SBY dan ibu Ani bersama seluruh Menteri Kabinet yang turut hadir termasuk sejumlah donatur yakni konlomerat Tomy Winata dan Martua Sitorus berjalan kaki menuju Dojo ( tempat latihan  Karate ). Disana Presiden dan rombongan menyeksikan Mempora Andi Malaranggeng meresmikan Dojo dengan ditandai pembukaan selubung papan nama Dojo dimaksud. Kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan atraksi karate yang dipandu Buduan Siahaan. Berkat dukungan warga setempat, dan pengamanan yang dilakukan Paspampres SBY dan Ibu Ani pun tidak segan-segan berjalan kaki menuju tempat berlasungnya acara peresmian ( Museum TB. Silalahi Center ).

Hal itu tampak dilihat di pintu gerbang masuk TB. Silalahi Center putra terbaik Indonesia kelahiran Cekeas ini sesekali melambaikan tangannya kearah warga yang berdiri dipinggir jalan sambil berjalan menuju tempat acara. Sebelum memasuki tempat acara ( TB. Silalahi Center ), SBY juga disambut para tokoh adat tepatnya di pintu gerbang masuk. Pada penyambutan itu, tokoh adat memberi “ Sipir Nitondi “ kepada Presiden SBY dan Ibu Ani juga sambil berjalan. Setibanya Presiden SBY, Ibu Ani serta rombongan di tempat acara, hadirin diundang untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu paduan suara SMA Negeri 2 Soposurung dengan dilanjutkan tarian Medley 6 sub etnis batak, dan ucapan selamat datang pun disampaikan Gubernur Sumatera Utara melalui Wakil Gubenur Sumatera Utara.

Kemudian TB. Silalahi selaku Ketua Dewan Pembina TB. Silalahi Center melaporkan bahwa dia ( TB. Silalahi ) pada awalnya berniat membangun Meseum Batak itu pada hakekatnya untuk mengembalikan seluruh benda-benda bersejarah batak ke Tanah Batak. Saya sudah hubungi pihak Negara-negara yang kita ketahui sebagai yang menyimpan benda besejarah suku batak. Mereka mengatakan kepada saya kata mantan Menteri PAN ini mau dan bersedia mengembalikannya, apabila ada Museum yang memenuhi standart sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah tersebut. Kemudian kata Letjend TNI Purn TB. Silalahi kelahiran Desa Pagarbatu Kecamatan Balige ini karena dia selalu mengingat pesan mantan Gubenur Sumatera Utara Raja Inal Siregar yang mencanakan Marsipaturehutanabe ( MARTABE ). Mungkin inilah sebagian cara saya untuk membangun daerah kelahiran saya ini, katanya seraya menambahkan bahwa pada awal direncakannya pembangunan Museum Batak itu, dia cukup banyak mendapat tantangan termasuk kata-kata yang menyebutkan bahwa saya “ Gila “, bagi saya tidak menjadi masalah kalaupun saya disebut orang gila pak Presiden, yang penting bagi saya daerah kelahiranKu sudah saya bangun.

Sebelumnya, juga disampaikan Letjen TNI (Purn) DR. TB. Silalahi, SH akan dilakukan Penganugerahan Gelar Kehormatan oleh Lembaga Adat Batak Angkola dan Pakaian Kebesaran Adat Batak oleh 6 Pemuka Lembaga Adat 6 Sub-etnis Batak. Pemberian tersebut sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari Suku Batak terhadap Kepala Negara dan Ibu Ani, ” ungkap Pembina TB Silalahi Center.

Ketua Pembina TB. Silalahi Center Lenjend TNI Purn DR. TB Silalahi, SH pada kesempatan itu secara tegas membantah bahwa Presiden SBY akan diberi gelar Raja Batak. Tidak akan diberi gelar Raja Batak kepada Bapak Presiden SBY, tetapi secara khusus dari Lembaga Adat Batak Angkola akan memberi gelar kehormatan sebagaimana biasa mereka lakukan / berikan kepada tokoh yang dihormati. Gelar kehormatan Bapak SBY, DR. Haji. Soesilo Bambang Yudhoyono gelar Patuan Sorimulia Raja merupakan gelar kehormatan tertinggi Batak Mandailing dan kepada Ibu Negara, Ani Bambang Yudhoyono, Naduma Harungguan Hasayangan. Sori artinya memberikan kemakmuran, keteladanan dan kenyamanan. Mulia artinya dihormati, dimuliakan. Raja artinya pimpinan dalam acara adat dan arti nama Naduma Harungguan Hasayangan adalah gelar kehormatan bagi istri atau permaisuri Harungguan, artinya kesatuan, hasayangan panggilan dan penyayang kepada sesama.

“Semua itu didasari penghargaan yang tinggi terhadap Kepala Negara dan Ibu Negara, dimana, secara khusus Presiden SBY sudah membuktikan perhatiannya terhadap wilayah Sumut. Presiden telah meresmikan Proyek PLTA Asahan I,” terang TB Silalahi, sekaligus memberi penjelasan atas adanya kesalah pengertian terkait penganugerahan gelar di sekelompok masyarakat.

Lebih rinci Letjend TNI Purn TB. Silalahi menjelaskan tentang berdirinya Bangunan Museum Batak di TB. Silalahi Center. Bangunan Museum Batak ini dengan arsitektur modern bertingkat 3, berada di lahan seluas 5 hektar. Sedangkan outdoor museum seluas 1.536 m2 yang terdiri dari kantor, ruang CCTV, laboratorium, ruang pelayanan dan ruang utilitas. Pada lantai 2 di area seluas 1.340 m2 disiapkan fasilitas ruang pamer indoor tetap, ruang pamer temporer, ruang pamer benda khusus, ruang audio visual dan ruang edukasi. Dibagian depan gedung terdapat diorama 6 sub-etnis Batak yakni, Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak Dairi dan Angkola.

Diahkir kata sambutan Ketua Pembina TB. Silalahi Center Letjend TNI Purn TB. Silalahi meminta kepada Menerteri Kehutanan melalui Presiden RI SBY agar SK Menhut No. 44  Tahun 2005 segera direvisi. Dampak SK No 44 2005 itu sudah mebuat permasalahan bagi masyarakat. Meski bukan pak Menhut yang sekarang menerbitkan SK tersebut, tidak ada masalahnya jika direvisi, ujar TB. Silalahi disambut tepuk tangan yang meriah hadirin seraya meneriakkan hidup TB…hidup TB….hidup TB.

Harapannya, Museum Batak juga siap menjadi objek wisata, karena berada di wilayah sekitar Danau Toba, danau terbesar di dunia. Dimana dari Museum Batak, pemandangan Danau Toba terlihat sangat menakjubkan. Museum Batak juga sekaligus sebagai tempat untuk melihat dan mempelajari benda-benda kuno serta kebudayaan warisan leluhur Batak.

23 Januari 2011 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

MONAS Pakai Partai Non Kursi di Parlemen Pada Pilkada Tobasa

Monang Sitorus
Drs. Monang Sitorus, SH MBA

Drs. Monang Sitorus, SH MBA hasil dukungan Raja DL. Sitorus menjadi Bupati Tobasa ngotot akan meju dalam Pimilukada Toba Samosir 2010 meski tidk didukung Raja DL. Sitorus lagi. „ Tidak didukung Parsadaan Pomparan Raja Nairasaon ( PPRN ) dan Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) tidak membuat semangat Monang Sitorus – Mangatas Silaen lemah , kalau tidak dicalonkan Partai lain termasuk PPRN, beliau masih dicalonkan Partai Gabungan, karena itu tadi siang mereka sudah mendatar ke Sekretariat Partai Gabungan, ujar sumber di Tobasa.

Akah wajib menang jika dicalonkan Partai besar ? atau yang dicalonkan Partai Gabungan tidak bisa menang dalam Pemilukada ? Kalau semuanya ini tidak dapat dipastikan kenapa harus dari Partai yang mempunyai kursi di DPRD, cetus seseorang yang minta namanya tidak dsebutkan.

Menjawab pertanyaan, apakah Monang Sitorus tidak merasa berhutang budi terhadap keluarga Raja DL. Sitorus dan tidak mengingat budi baik Raja DL. Sitorus pada masa Pilkada tahun 2005 ? Sumber tadi dengan tegas mengatakan bukan melupakan budi baik raja DL. Sitorus, tapi calon kami tidak mau mundur gara gara putra konglomerat itu mendukung Kandidat DR. Dr. FLP. Sitorus, Mkes – Kandidat DR Asmadi Lubis, SH dalam pilkada nanti. Kita masih yakin bahwa lebih 50 % penduduk Tobasa masih cinta dengan Monang Sitorus.

Apakah kasus dugaan korupsi Rp. 3 miliar yang melibatkan Monang Sitorus yang izin pemeriksaannya telah dikeluarkan oleh Presiden tidak menjadi penghalang bagi pasngan Monang-Mangatas nantinya ? Hal itu tidak menjadi penghalang bagi pasangan calon tersebut karena dalam ketentuan Undang Undang yang dilarang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah adalah orang yang diancam pidana penjara 5 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap. katanya

11 Januari 2010 Posted by | Uncategorized | 2 Komentar

Bebas Bersyarat Raja DL. Sitorus Diupa-upa di Rumah Parsaktian Parsambilan

Bos PT. Torganda saat menyampaikan kata sambutan

DL. Sitorus saat menyampaikan kata sambutannya

  • Sabar Sitorus : Jangan Paksakan Ayahku Menyatakan Dukungan
  • Raja DL. Sitorus Janji Akan Netral di Pimilukada Tobasa
  • Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA diminta akhiri jabatannya dengan baik
  • DL Sitorus Netral, Massa MONAS Pulang Dengan Kecewa Besar

DL. Sitorus yang dipidana penjara Makamah Agung RI selama 8 tahun dan denda Rp. 5 miliar, subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 6 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 2 PP No 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan dan pasal 50 ayat 78 ayat 2 UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Perbuatan itu dilakukan DL. Sitorus di Padang Lawas akhirnya mendapat pembebasan bersyarat dari Pemerintah RI berdasarkan Keppres yang kemudian dintindak lanjuti Lembaga Pemasyarakatan Bandung.

Atas pembebasan tersebut, warga turunan Nairasaon ( Sitorus, Manurung, Sirait dan Butar-butar ) membuat acara pangupa-upaon ( tepung tawar ) kepada DL. Sitorus di rumah Parsaktian Parsambilan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir ( Tobasa ) Sabtu (9/1)

Acara penepung tawaran Bos PT. TORGANDA yang juga Presidiun Punguan Pomparan Raja Nairasaon ( PPRN ) dihadiri ribuan warga Tobasa. Menurut sejumlah warga penyambutan DL. Sitorus yang juga diketahui salah seorang eks Napi sudah berlebihan. Masa seorang Bupati memerintahkan agar seluruh para Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa mengerahkan paling sedikit 20 orang massa hanya untuk menyambut seorang eks Napi kasus koruptor. “ Kan ngga logis lagi Pemerintah Tobasa mengerahkan massa menyambut seorang eks Napi kasus korupsi “ ujar sejumlah warga Tobasa.

Jangan paksakan

Sementara putra DL. Sitorus sendiri yang juga Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) Sabar Sitorus dalam kata sambutannya mengatakan dihadapan ribuan hadirin agar hadirin jangan memaksakan ayahnya menyatakan sikap untuk mendukung salah satu pasangan Bakal Calon Bupati Tobasa masa bhakti 2010-2015

“ Tolong jangan paksakan ayah saya untuk menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan Calon Bupati pada kesempatan ini “ ujar Sabar Sitorus yang dikenal cukup akrab dengan Kandidat DR. Dr. FLP. Sitorus, M.Kes mantan Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir

Hal itu ditekankan Sabar Sitorus yang juga Ketua DPD PPRN Sumut ini karena ayahnya DL. Sitorus belum bebas sepenuhnya. Ayah saya ini masih masih berstatus pembebasan bersyarat, jadi tolong hal itu dipahami bersama, katanya sembari menyebutkan bahwa pada saat ini di Tobasa suhu politik Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pimilukada ) Tobasa sudah semakin memanas.

Putra sulung DL. Sitorus ini juga mengatakan dia kuatir bahwa ada memanfaatkan acara penyambutan ayahnya untuk kepentingan tertentu. Saya sudah duga bahwa bakalan ada pihak yang akan memaksakan ayah saya untuk menyatakan dukungan kepada salah pasangan Balon Bupati, karena itu tolong hal itu jangan dilakukan. Kenapa pernyataan seprti itu tidak kita harapkan harus disampaikan ayah saya pada kesempatan ini, karena sekali menyatakan dukungan, berarti ayah saya selaku yang masih berstatus bebas beryarat sudah turut berpolitik praktis, sementara dalam pembebasan bersyarat itu berpolitik praktis dilarang, sebut Sabar.

DL. Sitorus Netral

DL. Sitorus dalam kata sambutannya menceritakan secara lugas suka, duka yang dialaminya selama 4 ½ hidup bersama dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Mantan Bos Perkebunan Kelapa Sawit Padang Lawas ini mengaku selama berada di LP paling sedikit dikunjungi 60 orang pengunjung setipa hari, tapi dia katanya wajib mengutamakan menerima para Pendeta ( Rohaniawan ), dan karena itu katanya dia tidak melakukan ajaran sesat selama berada di LP. “ Saya sudah sempat tidak terpikir akan resiko, tapi karena sering memperoleh seraman rohani dari para rohaniawan, niat sesat bisa hilang sendiri, dank arena itu pula kita bisa bertemu kembali dihalam rumah Parsaktian saat ini, katanya.

Sementara menyikapi harapan pengunjung soal dukung terhadap pasangan Balon Bupati, DL. Sitorus dengan tegas mengatakan dirinya tidak akan mendukung siapa siapa, silang gomparan Nairasaon maju dalam Pilkada Tobasa dan bertanding secara sehat. Saya dengar ada tiga orang dari gomparan Nairasaon yang ingin maju dalam Pilkada Tobasa, silahkan saja, tapi bertandinglah secara sehat, katanya.

Khusus kepada Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA DL. Sitorus berpesan agar mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Dari sejak awal saya sudah katakana, jangan sakiti hati rakyat, dekatkan dirimu kepada rakyat, jangan tindas orang yang lemah, tegas DL. Sitorus yang sebelumnya pendukung berat Monang Sitorus pada Pilkada 2005 yang lalu.

Mendengar pernyataan itu Monang Sitorus yang berencana berpasangan dengan Mangatas Silaen ( MONAS ) pada Pilkada Tobasa langsung mandi keringatan dan pendukungnyapun yang datang dari desa-desa mulai bergerak meninggalkan tempat duduk dan mengatakan dalam bahasa batak “ ai dia do, hape didok didukung Raja DL “. Mananya, padahal disebut-sebut didukung Raja DL, ternyata tidak didukung, katanya.

Sementara itu St. Aris Sitorus warga Desa Parsambilan saat berbincang-bincang dengan sejumlah warga di warung marga Napitupulu disekitar berlangsungnya acara penyambutan konglomerat putra Parsambilan itu dengan tegas mengatakan, cukup banyak masyarakat marga Sitorus termasuk dirinya sendiri tidak mendukung Monang Sitorus melanjutkan kepemimpinannya dua periode di Tobasa.

Seingat saya setelah terpilih Monang Sitorus menjadi Bupati Tobasa belum pernah menepati jannji kepada masyarakat pemilihnya, bahkan akibat ketidak peduliannya kepada masyarakat pemilihnya sudah terjadi ketidak harmonisan sesama marga Sitorus, katanya.

Kecewa

Hampir seluruh massa yang dikerahkan Monang – Mangatas ( MONAS ) merasa kecewa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Kekecewaan itu muncul dari Koordinator pengarah massa MONAS. Mereka diminta untuk membawa massa sebanyak 20 orang pada acara penyambutan DL Sitorus dan sekaligus menyaksikan Pendeklarasian pasangan Balon Bupati Monang – Mangatas ( MONAS ) oleh Pendiri Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) Raja DL. Sitorus bersama Pelaksana Tugas Ketua Umum Sabar Sitorus dan Sekretaris Jenderal Jansen Sitorus.

Secara materi kami-kami ini beruntung, sebab untuk hadir pada acara ini seperti kami dari Parsoburan, Nassau dan Borbor diberi uang saku Rp. 50.000 bersih. Yang mengecewakan tim MONANG pada rapat Senin dan Rabu Januari baru lalu akan menyaksikan Pendeklarasian pasangan Balon Bupati Tobasa Monang – Mangatas ( MONAS ) dari PPRN oleh Raja DL. Sitorus, ternyata tidak benar alias bohong yang terjadi tadi disana Raja DL. Sitorus mengatakan agar Bupati Tobasa Monang Sitorus mengahiri jabatannya dengan baik, bukan mendukung melanjutkan TOBAMAS sebagaimana tertulis pada Baleho yang dipasang ditempat-tempat strategis hapir diseluruh Tobasa, ujar J. Ama Ramli Sitorus Pane.

Turut hadir pada acara pangupa-upaon Raja DL. Sitorus Anggota DPRD Kabupaten Tobasa dari PPRN, Balon Bupati Kasmin Simanjuntak, Kandidat DR. Dr. FLP. Sitorus, Mkes, Edison Manurung, Guntur Manurung dan Drs. Monang Sitorus, SH MBA.

Diupa-upa

Raja DL. Sitorus diupa-upa keluarga besar turunan Nairasaon yang terdiri dari Sitorus, Manurung, Sirait dan Butarbutar bersama dengan Hula-hula yakni Limbong, Lubis, Panjaitan dan Siagian selaku hula-hula parboru ( Mertua DL. Sitorus ) dihadapan ribuan massa yang singaja dimoblisasi salah satu pasangan Calon Bupati Tobasa tertentu.

Pantuan, pangupaon dipandu Jonang MP. Sitorus, SH di rumah parsaktian DL. Sitorus oleh Oppu Sabar br Panjaitan ( Ibunda DL. Sitorus ) disusul oleh yang mewakili turunan Nairasaon Parbaringi Sitorus, dan seluruh hula-hula dan yang terakhir turunan boru Nairasaon yakni yang mewakili marga Silahisabungan.

11 Januari 2010 Posted by | Uncategorized | 4 Komentar

Eks Napi Kasus Pembalakan Liar Didewakan di Tobasa

Eks Narapidana Darius Lungguk Sitorus ( DL. Sitorus ) yang dilepas secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Bandung Kamis (31/12 ) baru lalu Sabtu 9 Januari 2010 akan melakukan syukuran di Rumah Parsaktian Silaen. Syukuran atas dilepasnya DL. Sitorus disebut-sebut bukan atas permintaan DL. Sitorus  dan bukan atas keinginan keluarga DL. Sitorus sendiri, tapi atas keinginan Drs. Monang Sitorus dan Mangatas Silaen bersama seratutasan Tim Sukses Monang – Mangatas ( MONAS ).

Senin 4 Januari  dan Rabu 6 Januari Monang Sitorus ( Bupati Tobasa ) dan Mangatas Silaen ( Anggota DPRD Tobasa ) pimpin pertemuan di rumah milik Mangatas Silaen di Jalan Pasanggaran Balige. Dalam pertemuan itu pasangan Monang-Mangatas ( MONAS ) akan membawa seluruh tim suksesnya ke tempat acara syukuran DL. Sitorus di Parsambilan Silaen Toba Samosir, disana Monang-Mangatas disebutkan akan mendeklerasikan pasangan itu dihadapan DL. Sitorus sebagai pendukung pasangan calon Bupati Tobasa Monang-Mangatas didampingi ratusan tim suksesnya termasuk Welman Sianipar yang sebelumnya mengadukan kasus korupsi Rp. 3 miliar Monang Sitorus ke Polda Sumatera Utara.

Dilakukannya penambutan DL. Sitorus menyembilih kerbau sebanyak 5 ekor mengundang pro kontra masyarakat Tobasa. Pasalnya, DL. Sitorus didewakan masyakat Tobasa khususnya marga Sitorus dan masyarakat yang tidak menginginkan penuntasan korupsi. Siapapun yang didukung DL. Sitorus menjadi Bupati di Tobasa dipastikan akan menang, Jangan manusia, monyetpun kalau dicalonkan DL. Sitorus menjadi Bupati juga akan menang, ujar Kaca Sitorus

6 Januari 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

FKM-Tobasa Serbu Poldasu Minta Tangkap Koruptor Tobasa

Seratus Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Toba Samosir ( FKM-Tobasa ) dibawah Pimpinan Rinto Pasaribu Jumat 11 Desember 2009 serbu Poldasu. Mahasiswa yang berasal dari Tobasa ini meminta Poldasu segera menuntaskan kasus itu karena mereka peduli terhadap bona pasogit mereka yakni Tobasa.

Kami minta / mohon kepada Pak Kapoldasu supaya segara menangkap tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa karena jika yang bersangkutan tidak ditahan korupsi di Tobasa akan terus berlanjut dan PNS akan semakin menderita

Demo : soal penuntasan kasus korupsi Rp. 3 miliar Bupati Tobasa

Demo : soal penuntasan kasus korupsi Rp. 3 miliar Bupati Tobasa

12 Desember 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

FKM-TOBASA Unjuk Rasa Tuntut Penuntasan Korupsi Bupati Tobasa

Mahasiswa tuntut penuntasan kasus korupsi Bupati Tobasa

Berita sian Tano Batak

Seratusan Mahasiswa yang bersal dari Toba Samosir Jumat 11 Desember 2009 atau Forum Komunikasi Mahasiswa Toba Samosir ( FKM-TOBASA ) demo di Polda Sumatera Utara. Pengunjuk rasa menuntut Poldasu segera menangkap tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa.

Sementara Wakdiv Humas Poldasu AKBP MP. Nainggolan menjawab desakan mahasiswa mangatakan, pihaknya sudah bekerja keras mengunkap kasus itu dan hasil penyidikan sudah final. Berkas perkara selalu dikembalikan Kejaksaan hanya karena tidak dilampirkan surat izin pemeriksaan tersangka dari Presiden.

Rakyat Tobasa yang tinggal di Tobasa maupun yang tinggal di Jakarta dalam waktu akan bergerak ke Istana meminta Izin Pemeriksaan Bupati Tobasa agar kasus itu tuntas. ” dalam waktu dekat rakyat Tobasa

12 Desember 2009 Posted by | Terindikasi korpsi, Uncategorized | Tinggalkan komentar

Obat tradisional dari Papua

Obat tradisional dari Papua

Obat tradisonal menurut warga Papua tersebut dapat mengobati kanker, tumor, darah tinggi, stroke, jantung, reumatik, dll

 

Harga Rp.50.000 / ons ( 100 gram )
dapat dipesan di call : 031.77721040 melayani seluruh Indonesia

SARANG SEMUT (myrmecodia pendans)

Sarang Semut dengan nama ilmiah myrmecodia pendans merupakan tanaman yang terdapat di kampung pedalaman PAPUA, SULAWESI, KALIMANTAN DAN SUMATRA yang fungsinya digunakan sebagai sarang semut. Didalamnya terdiri dari labirun yang digunakan semut sebagai liang untuk melakukan aktifitasnya. Meski sebagai tanaman yang tidak biasa namun khasiat pengobatan yang dimiliki sangat luar biasa.

KANDUNGAN DALAM SARANG SEMUT:

Antioksidan (Tokoferol dan Fenolik), kalsium (Ce), Natrium (Na), Kalium (K), Seng (Zn), Besi (Fe), Fosfor (P), Magnesium (Mg), Flavanoid yang berguna sebagai antioksidan sehingga baik untuk mencegah dan membantu mengobati kanker, melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, Antiinflamasi, dan sebagai Antibiotik.
Penyakit yang Dapat Disembuhkan

Secara empiris Sarang Semut telah terbukti dapat meyembuhkan beragam penyakit ringan dan berat, seperti kanker dan tumor, asam urat, jantung koroner, wasir, TBC, migren, rematik dan leukemia. Mengenai mekanisme kerja kandungan senyawa aktif Sarang Semut dalam mengobati berbagai penyakit tersebut memang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan senyawa aktif yang berperan menaklukkan penyakit tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Kanker dan tumor

Jenis-jenis kanker dan tumor, baik jinak maupun ganas, yang dapat disembuhkan dengan Sarang Semut adalah kanker otak, kanker hidung, kanker payudara, kanker lever, kanker paru-paru, kanker usus, kanker rahim, kanker kulit, kanker prostat, serta kanker darah (leukemia), kecuali kanker tenggorokan dan rongga mulut. Kemampuan Sarang Semut secara empiris untuk pengobatan berbagai jenis kanker/tumor tersebut diduga kuat berkaitan dengan kandungan flavonoidnya. Ada beberapa mekanisme kerja dari flavonoid dalam melawan tumor/kanker, misalnya inaktivasi karsinogen, antiproliferasi, penghambatan siklus sel, induksi apoptosis dan diferensiasi, inhibisi angiogenesis, dan pembalikan resistensi multi-obat atau kombinasi dari mekanisme-mekanisme tersebut.

2. Gangguan jantung, terutama jantung koroner

Hingga kini mekanismenya memang belum jelas, tetapi kemampuan Sarang Semut untuk pengobatan berbagai macam penyakit/gangguan jantung ada kaitannya dengan kandungan multi-mineral Sarang Semut, terutama kalsium dan kalium.

3. Stroke ringan maupun berat

Pengobatan stroke kemungkinan sangat berkaitan dengan kandungan multi-mineral yang terkandung dalam Sarang Semut.

4. Ambeien (wasir)

Kemampuan Sarang Semut untuk pengobatan ambeien (wasir) berkaitan dengan kandungan flavonoid dan taninnya yang tinggi. Kedua golongan senyawa ini dalam beberapa penelitian memang sudah terbukti dapat mengobati wasir.

5. Benjolan-benjolan dalam payudara

Yang dimaksud dengan benjolan-benjolan pada payudara adalah pembengkakan bukan tumor (non-neoplasma). Diduga kuat mekanisme penyembuhannya serupa dengan kasus tumor dan kanker, yaitu dengan mengandalkan kemampuan kandungan flavonoid yang terkandung dalam Sarang Semut.

6. Gangguan fungsi ginjal dan prostat

Mekanisme pengobatan gangguan fungsi ginjal dan prostat kemungkinan ada kaitannya dengan kandungan antioksidan (flavonoid dan tokoferol) serta multi-mineral yang ada dalam Sarang Semut.

7. Haid dan keputihan

Proses pengobatan untuk keputihan dan melancarkan haid ada kaitannya dengan kandungan flavonoid, tanin, dan multi-mineralnya, terutama kalsium dan seng.

8. Melancarkan peredaran darah

Kandungan antioksidan yang tinggi (tokoferol dan flavonoid) dan multi-mineral yang terkandung dalam sarang memiliki peranan penting dalam melancarkan peredaran darah.

9. Migren (sakit kepala sebelah)

Untuk pengobatan migren berkaitan dengan fungsi kandungan flavonoid dan multi-mineral dalam Sarang Semut, khususnya kalsium, natrium, dan magnesium.

10. Penyakit paru-paru (TBC)

Pengobatan TBC terkait dengan peranan flavonoid yang terkandung dalam Sarang Semut yang berfungsi sebagai antivirus.

11. Rematik (encok)

Ini terkait dengan kemampuan flavonoid sebagai inhibitor enzim xanthine oxidase dan antioksidan serta tokoferol sebagai antioksidan dan multi-mineral yang terkandung dalam Sarang Semut.

12. Gangguan alergi hidung, mimisan, bersin-bersin

Senyawa-senyawa yang bertanggung jawab terhadap gangguan ini adalah antioksidan (tokoferol dan flavonoid) dan tanin.

13. Sakit maag

Seperti halnya TBC, yang berperan dalam pengobatan maag adalah flavonoid yang terkandung dalam Sarang Semut sebagai antibakteri.

Manfaat Tambahan Sarang Semut

Selain telah terbukti secara empiris dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti tersebut di atas, Sarang Semut juga dapat digunakan untuk untuk melancarkan dan meningkatkan ASI, memulihkan gairah seksual, dan memulihkan serta menjaga stamina.

1. Melancarkan dan meningkatkan ASI

Kandungan multi-mineral dari tumbuhan Sarang Semut diduga memiliki peranan yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan produksi ASI, mempercepat proses pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, dan memulihkan kewanitaan (sari rapet).

2. Memulihkan gairah seksual

Kandungan antioksidan yang tinggi (tokoferol dan flavonoid) dan multi-mineral dari tumbuhan Sarang Semut diduga memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan gairah seksual ini.

3. Memulihkan stamina tubuh

Kandungan antioksidan yang tinggi (tokoferol dan flavonoid) dan multi-mineral dais tumbuhan Sarang Semut diduga memiliki peranan yang penting dalam memulihkan kesegaran dan stamina tubuh.

Dikutif warga papua dari buku yang ditulis Dr. Ir. Ahkam Subroto, Hendro Saputro

25 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Balon Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA Tersandung Kasus Korupsi

Balon Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA Tersandung Kasus Korupsi

Koalisi LSM Tobasa : Waspada Terhadap Balon Bupati Yang Terlilit Hutang

 

Bakal Calon Bupati Toba Samosir ( Tobasa ) yang juga saat ini menjabat Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA tersandung kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2006 sebesar Rp. 3 miliar, belum ada Partai Politik ( parpol ) yang mencalonkan dan sudah disandingkan rakyat dan sponsornya sendiri. Akibat ketiga hal tersebut pencalonan Drs. Monang Sitorus, SH MBA diprediksi akan mengalami kegagalan.

Hal itu bisa terjadi karena Drs. Monang Sitorus, SH MBA masih belum menyelesaikan kasusnya yang hingga saat ini masih sedang ditangani Poldasu. Kasus korupsi Rp. 3 miliar dana APBD Tobasa tahun 2006. Menurut sumber, kasus yang melibatkan penguasa Tobasa ini sudah tahap pelimpahan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sekedar untuk diketahui, kasus ini mulai disidik Satuan III Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Poldasu tanggal 16 Mei 2007 No. Pol. K / 88 / V / 2007 / Dit. Reskrim perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP )  atas nama tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA.

Surat yang dialamatkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu ) juga ditembuskan ke Ketua Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK ) Kapoldasu, Irwasda Poldasu, Dir. Intelkam Poldasu, dan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung.

Dengan dimulainya penyidikan atas perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3 miliar oleh tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa sat III Tipikor telah memeriksa sebanyak 19 orang saksi diantaranya Sudiarto, SH sebagai kuasa hukum LSM FAKA Jansen Batubara Pemegang Kas Sekretariat, Bemfrid Hutapea Bendahara Umum Daerah, Arnold Simanjuntak, SE Kabag Keuangan, Liberty Pasaribu,SH Msi Sekda Tobasa, Tangkas Simanjuntak AMO PT. BRI Cabang Balige, Jehu Manullang AMO BRI Cabang Tarutung, Justin Sagala wakil Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Balige dan sejumlah pejabat yang patungan untuk mengembalikan uang itu setelah dimulainya penyidikan yakni Resman Sirait, SE Kabag Umleng, Ir. Rellus Siagian Kadis PU, Drs. Alberth Sidabutar Kabag Sosial, Dr. FLP Sitorus, MKes. MM Kadinkes Pamandur Simanjuntak Pemegang Kas PU, Juliati Simangunsong Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, Floria Marpaung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, Selamat Tambunan, ST Kasubbag Perlengkapan, Rimhot MF Simangunsong, SPt Pemegang Kas Kesbang, Bangun Sihite Pemegang kas Disnakertrans dan Marlina Simanjuntak Pembantu Pemegang Kas PMD-PP.

Dalam kesaksiannya masing-masing saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) yang dibuat Juru Periksa ( Juper ) Sat III Tipkor Poldasu untuk menguatkan keterangan mereka masing-masing.

Sudiarto, SH kuasa hukum pelapor dalam keterangannya menjelaskan mendapat dua lembar copy kwitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani Drs Monang Sitorus, SH MBA masing-masing sebesar Rp. 1,5 miliar ( Rp. 3 miliar ) Orang yang berjanji dihadapan ribuan masyarakat Tobasa saat kampanye tahun 2005 tidak akan melakukan korupsi purak-purak membuat dalam kwitansi bahwa uang itu dikeluarkan untuk kepentingan pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ternyata setelah dilakukan penyidikan oleh Sat III Tipikor Poldasu uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah Tobasa bukan untuk mengurus DAU dan DAK melainkan untuk kepentingan pribadinya

Saksi Jansen Batubara

Pria kelahiran Perdagangan 14 Mei 1956 pada intinya menerangkan dipanggil Liberty Pasaribu ke kamar kerja Sekda dan saat itu katanya Bemfrid Hutapea dan Arnold Simanjuntak. Ketika itu Liberty Pasaribu yang juga sebagai Sekda Tobasa menyampaikan permintaan uang oleh Bupati sebesar Rp. 3 miliar untuk panjar pengurusan DAU dan DAK tahun 2006 dan memerintahkannya untuk membuat permintaan panjar kepada Bemfrid Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah.

Karena tidak dibenarkan peraturan pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti itu Jansen Batubara selaku Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Tobasa tidak membuat permintaan tertulis, tapi meminta secara lisan dan setelah uang itu dikeluarkan melalui Chegue Bank dan ditukarkan menjadi Cek Perjalan BRI ( CEPEBRI ) dan oleh Pemegang Kas Sekretariat Jansen Batubara membuat kwitansi bermetarai cukup ditanda tangani Drs. Monang Sitorus, SH MBA sebagai tanda bukti bahwa telah diberikan.

Bemfrid Hutapea

Pria kelahiran Pancurbatu 53 tahun yang silam ini juga mengatakan sebagaimana disebutkan Jansen Batubara yang diperiksa secara terpisah “ benar pada tanggal 24 Januari 2006 mengeluarkan 1 (satu) lembar Chegue PT. BRI Cabang Balige 01875240 dengan nilai minimal Rp. 1.500.000.000 dan 22 Pebruari 2006 kembali mengeluarkan Chegue PT Bank Sumut Cabang Balige dengan nilai yang sama ( Rp. 1.500.000.000 ). Atas pengeluaran uang sebesar Rp. 3 miliar dari Kas Daerah dari rekening kas Daerah Bendahara Umum Daerah mencatat pada buku kas umum penerimaa dan pengeluaran ( BEN IX ) dan sebagai panjar dicatat pada buku register panjar tersimpan di ruang kas daerah dan Chegue tersebut ditanda tangani saksi sendiri dan Bupati Tobasa, terang Hutapea

Arnold Simanjuntak

Kabag Keuangan Setdakab Tobasa era kepemimpinan Bupati hasil dukungan pengusaha sukses putra Parsambilan Kecamatan Silaen juga membenarkan bahwa Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA meminta pengeluaran uang dari Kas daerah sebesar RP. 3 miliar untuk panjar pengurusan DAU dan DAK, katanya.

Liberty Pasaribu

Sekda Liberty Pasaribu sebelum mengundurkan dari jabatanya juga menjelaskan, Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA meminta kepada dirinya supaya memerintahkan Kabag Keuangan, Bendahara Umum daerah dan Pemegang kas Sekretariat memoroses pengeluaran uang Rp. 3 miliar.

Beliau ( Monang Sitorus red ) meminta kepada agar memerintahkan para staf yang menangani keuangan memoroses pengeluaran uang sebesar Rp. 3 miliar, atas permintaan itu saya panggil ketiga staf yang menangani keuangan di Sekretariat Pemkab Tobasa, katanya.

Lebih lanjut yang berencana mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati pasangan Kasmin Simanjuntak pada Pilkada 2010 mendatang ini pada kesaksiannya mengatakan, saya dipanggil Bupati ke ruang kerjanya dan pada saat itu beliau meminta agar dilakukan pengeluaran uang sebesar Rp. 3 miliar dan saat itu saya menjawabnya, “ saya Tanya dulu pak Kabag Keuangan “, demikian kronologis pengeluaran uang itu, ujar Pasaribu.

Parpol belum jelas

Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA yang beberapa bulan terakhir ini telah rajin turun ke desa desa dan memaksa para pejabat dilingkungan Pemkab Tobasa untuk mendampinginya.

Informasi yang berhasil dihimpun seputar perjalanan Monang Sitorus ke desa desa menybutkan, wajar dan tidaklah salah masyarakat hadir ketika pimpinan daerah melakukan kunjungan ke desa. Kehadiran warga dalam suatu pertemuan yang dilakukan Bupati menjadi patokan bahwa dia akan dipilih. Apa bisa mencalonkan diri tanpa dicalonkan rakyat atau Parpol ? setahu saya ujar Perahu Politik Monang Sitorus sampai sekarang belum jelas, ujar M. Simanjuntak warga Hutabulu diselasela kunjungan Bupati Tobasa baru baru ini.

Semakin hangatnya soal Pilkada dan pencalonan Bupati / Wakil Bupati Tobasa dan para Parpol yang mempunya kadernya duduk di Legislatif masa bhakti 2009 – 2014 disebut-sebut sudah habis diborong para pasangan Balon Bupati / Wakil Bupati yang tidak terlibat kasus korupsi. Para Parpol yang mempunyai kader di Legislatif Tobasa katanya tidak akan mengusung pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati yang tersangkut korupsi. Karenaya pencalonan Monang Sitorus dipresdiksi mengalami kegagalan. “ Kasus korupsi tidak bisa di SP3 kan, Parpol tidak akan mencalonkan orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, rakyat juga tidak akan memilih pasangan Calon yang bermasalah dengan hukum, pungkas Simanjuntak.

Partai Gurem

Menyambut Pilkada Tobasa Partai yang tidak mempunyai kursi di Lembaga Legislatif ( DPRD ) Tobasa baru baru ini melakukan pertemuan untuk menyatukan persepsi mengusung salah satu pasangan Calon Bupati pada Pilkada Tobasa 2010. Koalisi Parpol gurem Tobasa disebut-sebut digagasi Ketua DPC PDK Tobasa Baktiar Tapubolon dan Ketua PKB Sabaruddin Tambunan.

Menepis suhu politik yang sudah semakin memanas di Kabupaten Toba Samosir. Koalisi LSM di Kabupaten Toba Samosir mengajak masyarakat agar waspada terhadap Balon Bupati Tobasa yang terlilit hutang. Setiap Balon Bupati yang terlilit hutang mau tidak mau harus mencuri ( korupsi ) agar hutangnya kepada pemberi pinjaman terpenuhi. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Tobasa supaya hati hati menentukan pilihan, kehatihatian sangat perlu “ jangan sampai dua kali masuk dalam lobag yang sama “ ujar Paamahar Pardosi Sekretarisi LSM FAKA Tobasa.   

22 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | 2 Komentar

Bupati Purak-Purak Ajak PNS Netral Pada Pilkada Tobasa Mendatang

Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA (poto doc)

Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA (poto doc)

Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus SH, MBA purak-purak mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. PNS harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebutnya berpurak-purak.
Untuk menutup-nutupi perbuatannya yang membawa-bawa para PNS berkampanye terselubung itu Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/3295/KESBIN/BKD/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah. Ditambahkannya, dalam kedudukan dan tugas Pegawai Negeri Sipil harus NETRAL dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tulisnya
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus Partai Politik dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan / atau pengurus Partai Politik akan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Selaku Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir, Monang Sitorus juga meminta masyarakat untuk ikut menjadi sosial kontrol terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Untuk itu Bupati juga telah menginstruksikan khususnya kepada para pejabat supaya mensosialisasikan Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir.

Sementara sebagaian besar warga Tobasa menilai Surat Edaran Bupati Tobasa Monang Sitorus itu hanya sebagai topeng untuk menutup-nutupi kampanye terselubungnya dengan membawa-bawa para PNS ke desa-desa.

Bukti lain Monang Sitorus melibatkan para PNS untuk mempengaruhi masyarakat memenangkannya pada pilkada Tobasa 2010 mendatang saat ini seluruh Satker diwajibkan membuat baleho Monang Sitorus dengan berbagai teks. Dalam baleho tersebut terpangpang poto Monang Sitorus dan tulisan Tobamas Sukses.

   

13 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Kemampuan Timbul Pasaribu, SH Kajari Balige Brantas Korupsi Diragukan

Kajari Balige Timbul Pasaribu, SH

Kajari Balige Timbul Pasaribu, SH

Para

Koruptor Tobasa “ Syukuri “ Timbul Pasaribu SH Menjadi Kajari Balige

Aktivis LSM Tobasa :    Kemampuan Kajari Balige Timbul Pasaribu SH Berantas Korupsi Diragukan

TOBASA, Komitmen brantas korupsi Tumpak Simanjuntak, SH pada masa kepemimpinannya di Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Balige cukup menyakutkan para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi ( APBD ) Anggaran Balanja Pendapatan Daerah. Pasalnya, bagi mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) itu tidak ada istilah tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

Terindikasi seorang pejabat melakukan perbuatan TPK ( Tindak Pidana Korupsi ) langsung memerintahkan Kasi Intelnya melakukan pengumpulan data ( Puldata ), jika dalam pengumpulan data ditemukan bukti awal adanya terjadi TPK Kajari Balige langsung mengeluarkan Surat Keputusan ( SK ) penunjukan tim Jaksa Penyidik guna untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Yang paling menakutkan para pejabat yang terindikasi korupsi ketika itu, Tumpak Simanjuntak tidak segan-segan menjebloskan para tersangka ke Rumah Tahanan Negara Balige. Selama kepemimpinannya seditnya menahan 6 ( enam ) orang pejabat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang diduga terlibat korupsi ditahan dan diadili di Pengandilan Negeri Balige dan 6 ( lima ) orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Ke 12 orang pejabat tersebut ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus TPK merupakan hasil penyidikan Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Balige semasa kepemimpinan Tumpak Simanjuntak.

Tidak diketahui secara pasti kenapa pejabat di Kejaksaan yang memiliki kemampuan memberantas korupsi digusur dan menghadirkan pejabat yang kemampuannya diragukan memimpin Kejari Balige ? Benarkah hal ini atas upaya para tersangka korupsi termasuk tersangka korupsi Rp 3 miliar Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa ?.

Sangat memungkinkan dan diyakini pemindahan sang penumpas korupsi itu dari bumi Tobasa ke Sulawesi atas permintaan tersangka korupsi Monang Sitorus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut ( Kajatisu ) Gortap Marbun.

Sekedar mengingatkan, Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA pernah mencetuskan kepada Ropinta Simanjuntak semasa menjabat Kabag Ortala Setdakab Tobasa bahwa sudah dimintakannya kepada Kajatisu supaya secepat mungkin Tumpak Simanjuntak dipindahkan dari Tobasa “ pak Bupati bercerita kepada saya bahwa beliau telah meminta Kajatisu segera memindahkan Kajari Balige “ demikian dituturkan Ropinta Simanjuntak sebelumnya

Diragukan

Sementara para aktivis LSM di Tobasa juga membenarkan bahwa hal itu dimungkinkan terjadi, sebab, apabila Kajari Balige sama seperti Tumpak Simanjuntak tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugas 65 % pejabat Pemkab Tobasa wajib masuk bui, ujar Parningotan H. Sirait Selasa (13/10) kemarin di Balige.

Hal itu sangat – sangat dimungkinkan, dimana nama yang menggatikan Tumpak Simanjuntak disebut sebut jauh hari sebelum menjadi Kajari Balige sudah ‘ ditemui ‘ utusan Bupati Tobasa.

Dengan berbagai hal tersebut kemampuan Timbul Pasaribu memberantas korupsi di Tobasa diragukan. Dilihat dari sisi SDM dan pengalaman kerja Timbul Pasaribu tidak berapa jauh beda dengan kemampuan mantan penyidik KPK dimaksud. Perbedaan hanya keprofesionalannya saja. Tumpak Simanjuntak bisa membedakan tugas dengan kekeluargaan. Sementara Timbul Pasaribu kelihatannya sulit membedakan tugas dengan kekeluargaan.

Contohnya, Kadis Pendidikan Nasional Drs. Hulman Sitorus yang juga istrinya satu marga dengan Timbul Pasaribu ( Pasaribu red ) sebelumnya dan sudah beberapa kali diperiksai semasa kepemimpinan Tumpak Simanjuntak atas didugaan kasus penyalahgunaan DAK Pendidikan tapi setelah Timbul Pasaribu menjadi Kajari Balige kasus itu terbenam, ujar Sirait.

Laporkan

Lebih lanjut pria kelahiran Kecamatan Uluan ini mengatakan, dalam waktu segera sejumlah LSM sepakat beraliansi untuk melaporkan sejumlah kasus korupsi yang sudah ditetapkan tersangkanya tapi berkasnya di P-21 kan akan dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasa ( JAMWAS ) termasuk karena menetapkan yang layak tersangka menjadi tersangka dalam kasus korupsi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tobasa, imbuhnya.

 

 

 

 

 

13 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Warga Laporkan Kasus Raibnya Mobil Dinas Kejari Balige

Warga Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang minta namanya dirahasikan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ inisial setiap saksi pelapor TPK tetap dilindungi ( tidak dipublikasikan ) Sabtu (10/10) melayangkan surat laporan ke Kejaksaan Agung.

Menurut warga Balige yang juga aktivis LSM itu ia melayangkan laporannya melalui jalur sarana pengaduan masyarakat yang disediakan pada Situs Kejaksaan Agung RI www.kejaksaan.go.id dan melalui Pos terkait mobil dinas Toyota Kijang Kapsul BB 3 E milik Pemkab Tobasa yang diduga dibawa kabur SM. Hutagalung, SH mantan Kepala Kejaksaan Negeri Balige dan dengan persetujuan dibawah tangan Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Toba Samosir.

Munculnya dugaan bahwa mobil yang dipimjam pakai Kejaksaan Negeri Balige dari Pemerintah Kabupaten Tobasa karena pada tahun anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menampung pengadaan mobil dinas Toyota Kijang Kapsul dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )

Dari puluhan mobil Toyota Kijang Kapsul ketika itu dibeli Pemerintah Kabupaten Toba samosir satu unit diserahkan Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA kepada Kejaksaan Negeri Balige SM. Hutagalung, SH disaksikan Resman Sirait selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Pemkab Tobasa.

Kurang lebih satu tahun mobil plat merah BB. 3 E dipakai SM. Hutagalung, SH dia pun dimutasikan dari jabatan Kajari menjadi Jaksa Funsional pada Kejaksaan Tinggi sumatera Utara dan posisinya digantikan Panjaitan Manihuruk, SH.

Karena mobil jabatan tidak turut diserahkan SM. Hutagalung, SH kepada Kajari yang baru Panjaitan Manihuruk, SH saat dilakukan serah terima jabatan ( Sertijab ) Bupati Tobasa melalui Kepala Dinas PU dan Kabag Umleng menyerahkan mobil dinas Toyota Kijang Kapsul BB 35 E kepada Kepala Kejaksaan Negeri Balige yang baru ( Panjaitan Manihuruk, SH red )

Tidak diketahui secara pasti, kenapa masa tugas Panjaitan Manihuruk, SH cukup dingkst di Tobasa ? Jaksa yang dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi ini digantikan Tumpak Simanjuntak, SH. Pada era kepemimpinan mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini di Kejaksaan Negeri Balige Pemkab Tobasa menarik BB 35 E dan menggantinya dengan mobil baru Toyota Kijang Innova.

Dengan pemberian mobil Toyota Kijang Innova oleh Bupati Tobasa kepada mantan Penyidik KPK tersebut, Kejaksaan Negeri Balige sempat dituding warga akan bisa dikendalikan penguasa di Kabupaten yang dimekarkan dari Tapanuli Utara ini.

Tidak lama kemudian tudingan wargapun terjawab melalui tindakan pemberantasan korusi di Tobasa. Kejaksaan Negeri Balige dibawah kepemimpinan Tumpak Simanjuntak, SH melakukan gebrakan. Sejumlah pejabat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara diperiksai, ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan.

Dengan gebrakan tersebut Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, SH MBA berupaya keras agar Tumpak Simanjuntak dipindahkan dari Balige. Upaya tersangka korupsi Rp. 3 miliar Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa itu terwujud. Tumpak Simanjuntak dimutasikan dari Kejari Balige ke Sulawesi dengan digantikan Timbul Pasaribu, SH.

Kurang lebih empat bulan Tumpak Simanjuntak angkat kaki dari Tobasa gebrakan pejabat yang menggantikannya belum pernah terlihat. Yang sudah ditetapkan tersangka korupsi pada era kepemimpinan Tumpak Simanjuntak pun belum seluruhnya ditindak lanjuti, ujar saksi pelapor.

Sumber di kantor SAMSAT Balige menyebutkan bahwa mobil Toyota Kijang Kapsul BB 3 E sampai sekarang masih tetap milik Pemkab Tobasa. Soal dimana dan siapa menguasai mobil tersebut bukan urusan SAMSAT. “ yang terpenting bagi kami pajak kenderaan itu dibayar, soal siapa yang menguasai silahkan tanyakan kepada pemilik “, katanya.

Sementara Kepala Bidang Aset dan Kekayaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah Tobasa Halomoan Simanjuntak ketika hendak dikonfirmasi baru baru ini tidak berada ditempat. Pak Kabid sedang kurang sehat, bilau berobat ke Medan, ujar salah seorang staf bermarga Nainggolan.

11 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Kebakaran Terjadi di Balige Saat Listrik Padam

9 Pintu Rumah Hangus Terbakar dan 5 Pintu Dirusak Untuk Menjaga Meluasnya Kebakaran

Wabup Tobasa Ir. Mindo Tua Siagian Msc ( Pakai Kaca mata ) didampingi Kasat Lantas AKP Manson Nainggolan, SH ( No. 2 dari kiri ) dan dua orang PNS paling kiri dan paling kanan SaksikaWakil Bupatin Pemadaman oleh 6 Unit Mobil Pemadam Kebakaran

 

Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) akhir-akhir ini sering melakukan pemadaman listrik di wilayah kerja PLN Ranting Balige. Dengan seringnya pemadaman listrik tersebut secara umum masyarakat Balige menggunakan lampu teplok atau lilin sebagai pengganti penetangan di masingp-masing rumah

Demikian pada Selasa (29/9) sekitar pukul 20.30 wib Balige mendapat giliran pemadaman listrik. Disaat terjadi pemadaman listrik tersebut warga Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa mendapat musibah yang cukup menyakitkan. 9 pintu rumah hangus terbakar dan sedikitnya 5 pintu lainnya terpaksa dirusak masyarakat untuk mencegah meluasnya kebakaran ke bangunan lainnya.

Informasi yang berhasil dihimpun di sekitar terjadinya kebakaran menyebutkan, saat listrik sedang padam, tiba tiba terlihat menjulang keatas kepulan asap dari rumah milik marga Simanjuntak.

Menurut mereka ( warga ) kebakaran itu hampir bisa dipastikan bukan karena korsleting kabel listrik ( arus pendek ). Kebakaran itu terjadi ketika terjadi pemadaman listrik. warga pemilik rumah menggunakan lampu teplok atau lilin sebagai pengganti penerangan, karenanya kita yakin penyebabnya bukan korsleting kabel listrik ( arus pendek ), “ sumber api memungkinkan dari lampu teplok atau lilin “ katanya

Sementara Kepala Dinas Kesatuan Bangsa & Penanggulangan Bencana Alam Edward Tampubolon ketika dikonfirmasi diselasela berlangsungnya pemadaman kobaran api mengatakan, untuk sementara mengakui pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran.

Kebakaran yang menghanguskan 9 pintu rumah dan mengakibatkan kerusakan bagi 5 pintu rumah penduduk disekitarnya ditaksir pihak Muspika Kecamatan Balige mencapai miliaran rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, demikianinformasi sementara diperoleh dari Posko Kebakaran Kecamatan Balige.

Wabup saksikan pemadaman api

Wakil Bupati ( Wabup ) Tobasa Ir. Mindo Tua Siagian, Msc tampak bersama warga menyaksikan petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman kobaran api, sesekali terdengar suaranya memberi petunjuk / arahan kepada para petugas.

Pengamatan 3 Unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Tobasa kewalahan pemadaman kobaran api. Kurang labih 35 trip / unit mobil pemadan kebakaran bolak balik melakukan pengisian air dari pukul 21.30 wib sampai 23.00 wib kobaran api belum bisa dipadamkan.

Masih dalam keadaan belum dapat teratasi kobaran api, muncul mobil pemadam kebakaran milik PT. Toba Pulp Letari Tbk ditempat kejadian. Dengan kehadiran mobil pemadam kebakaran yang dikendalikan petugas handal dan professional disambut para warga.

Tampak begitu berhenti mobil pemadam kebakaran milik perusahaan PT. TPL dilokasi kebakaran langsung bertindak, tidak mau dikendalikan atau diarahkan pihak lain. Dengan bekerja yang tangguh dan professional kobaran api arah timur mulai tertanggulangi, kemudian dibantu mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Humbahas dan Taput. Atas kerja sama yang sesame petugas kebakaran sekitar pukul 24.00 wib kobaran api berhasil  dikendalikan dan untuk melanjutkan pemadaman bara api dilakukan pihak pemadam kebaran Tobasa. Tampak hingga pukul 07.00 wib pagi 1 unit lagi mobil pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman bara api.

Kabag Humas Wilker Siahaan ketika dihubungi melalui telepon salularnya mengaku belum mendapat data yang pasti dari Dinas Soasial berapa jumlah rumah yang hangus terbakar dan siapa saja pemiliknya ‘ sampai sekarang kami belum memperoleh informasi data akurat dari pihak Dinas Sosial “ sebut mantan staf Humas Provsu Rabu sore (30/9) kemarin.

Hingga berita ini diturunkan pihak Polsek Balige masih terus melakukan penyelidikan atas terjadinya kebakaran.

1 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Siapa Dibalik Polri VS KPK

Siapa Dibalik Polri VS KPK  

Siapa sebenarnya dibalik “ pertempuran “ Polri vs KPK ? Pelaku koruptur yang sedang berkuasa dan belum tertangkap atau memang KPK itu sendiri yang sudah bobrok. Kalau memang KPK yang sudah bobrok  jangan lembaga itu dibubarkan, oknum yang membuat KPK itu tercemar dibuang ke Penjara. Tapi sebalinya, jika keadaan yang terjadi sekarang ini dicipatakan sendiri oleh para pelaku korupsi di lembaga Legislatif, eksektuif dan edukatif, juga harus ditangkap,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi berita hangat, dimana sebelumnya Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) ditahan karena dugaan terkait pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Kini giliran dua pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.

Penetapan kedua petinggi KPK ( Bibit dan Chandra red ) oleh Polri karena diduga menyalahgunakan wewenang atau sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak berbuat atau membiarkan barang sesuatu atas penetapan keputusan bepergian ke luar negeri atas nama Djoko Chandra dan penetapan keputusan pelarangan berpergian ke luar negeri atas nama Djoko Tjandra dan Anggoro Widjaya pada Selasa 15 September 2009. Perbuatan tersebut bertentangan dengan UU. No. 31 tahun 1999 maka kedua petinggi KPK itu dijerat dengan pasal 23 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pasal 12 huruf E UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Status Djoko Tjandra saat ini buron kasus korupsi Bank Bali. Sedangkan Anggoro Widjaya adalah buron kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Perhutanan.

 Dengan ditahannya Antasari dan ditetapkannya Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah menjadi tersangka, kini pimpinan KPK hanya sisa dua orang yakni Haryono Umar dan M Jassin. Hal ini segera akan terjadi mengingat Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3, Pimpinan KPK yang menjadi tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya dengan ketetapan Presiden. Kondisi ini tentu sedikit banyak berpotensi membuat limbung kinerja kepemimpinan KPK.

Pengenaan pasal atas tersangka Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah memang agak ganjil. Pasalnya, penetapan larangan bepergian ke luar negeri (cekal) terhadap tersangka Anggoro Widjaya dan pencabutan status cekal terhadap Djoko Tjandra adalah kewenangan KPK yang ada di pasal 12 ayat 1 (b) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK justru bagian kewenangan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002, ujar Junir KPK

Keadaan ini terkesan adanya gesekan antarlembaga penegak hukum bermula dari testimoni Antasari Azhar kepada Kepolisian yang menyebut ada dugaan beberapa pejabat KPK menerima suap dari Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Akibatnya testimoni mantan Ketua KPK ini empat pimpinan KPK dipanggil kepolisian. Hampir bersamaan KPK mencium dugaan adanya penyuapan terhadap kepolisian dalam kasus Bank Century Tbk yang kemudian merebak isu bahwa KPK mengawasi satu petinggi di kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

KPK memang adalah lembaga ‘Super Body’. Lembaga ‘Super Body’ antikorupsi yang diharapkan dapat mengatasi “monster-monster” korupsi berbentuk “Godzilla, buaya atau lainnya”. Namun, semua pihak harus mengingat bahwa KPK adalah lembaga yang dibentuk sendiri oleh Eksekutif (Pemerintah) dan DPR (Legislatif) sebagai salah satu aplikasi agenda reformasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh karenanya kinerja KPK harus didukung penuh. Namun, tentu saja tetap dalam pengawasan publik.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK maka KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Dalam kasus penetapan tersangka Pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, Presiden bisa bersikap bijaksana meluruskan keputusan Polri tersebut. bukan sebaliknya “ Presiden tidak mau campur tangan tentang perseteruan antara Polisi vs KPK “

Dalam penegakan hukum memang benar bahwa Presiden tidak boleh melakukan intervensi. Namun, mengingat keberadaan KPK sebagai lembaga negara dalam pemberantasan korupsi dan kasus penetapan tersangka pimpinan KPK ini mendapat sorotan tajam dari publik maka perlu Presiden mengkritisi keputusan dari lembaga kepolisian. Masih segar diingatan masyarakat Indonesia bahwa Presiden pernah mendamaikan Sekretaris Negera ( Sekneg ) Yusril atas dugaan adanya perbuatan melawan hokum yang dilakukan Yusril sebagai Sekneg.

Kewenangan Presiden ini tak lepas dari kewenangannya menurut Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian berada di bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian Kapolri adalah bagian dari Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, jadi kurang tepat apabila Presiden SBY mengatakan tidak mempunyai wewenang mencampuri persoalan itu. KPK dan Polri adalah aparat penegak hokum di Negara Kesatuan Repubulik Indonesia. SBY adalam Kepala Negara dan Pemerintahan Negara Repubilik Indonesia.

Kasus penetapan kedua  Pimpinan KPK ini menjadi tersangka harus dilihat secara fair. Pihak Kepolisian harus bisa membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Pimpinan KPK. Dalam konteks penetapan tersangka Pimpinan KPK ini jerat pengenaan pasal hukum pidana yang digunakan. Pasal 421 KUHP menyebutkan “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Proses pembuktian pengadilan akan membuktikan apakah kedua tersangka pimpinan KPK melakukan penyalahgunaan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dalam kasus pencekalan Anggoro Widjaya dan pencabutan cekal Djoko Tjandra.

Kekosongan pimpinan KPK termasuk Ketua KPK harus segera direspon Presiden yang berwenang mengajukan calon pengganti pimpinan kepada DPR. Namun, tentu saja proses ini dapat berlangsung dalam 1-2 bulan ke depan mengingat pemerintahan dan parlemen baru hasil pemilu 2009 baru akan “diresmikan” awal hingga medio Oktober 2009.

Kita semua berharap kasus penetapan tersangka dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah tidak melemahkan kinerja KPK. Untuk itu kita tetap berharap dan mendukung KPK terus semangat memberantas korupsi di Indonesia, dengan tetap mengingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hokum, oleh karenanya semua sama didepan hokum “ hukum tidak mengenal jabatan, pangkat dan lain-lain, yang melanggar hukum tetap diproses secara hukum, demikian juga Kabareskrim Mabes Polri, kalau benar menerima suap dalam penanganan kasus Bank Century silahkan ditangkap.

18 September 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Sidang ke 5 Kasus Korupsi Pimpinan / Anggota DPRD Tobasa

Terdakwa Minta Saksi Rony Purba Ditahan

Sidang ke-5 kasus dugaan korupsi dana Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tobasa ( Toba Samosir ) Kamis (10/9 ) kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri ( PN ) Balige. Persidangan tersebut Majelis Hakim diketuai N. Simanjuntak, SH yang juga Wakil Ketua PN Balige dihadiri Tim Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Nelson Sembiring, SH dan terdakwa Tumpal Sitorus didampingi Penasehat Hukumnya Tongam Manalu, SH.

Pengamatan BERSAMA agenda sidang masih tahap pemeriksaan saksi. Sidang pemeriksaan saksi tersebut dilakukan dengan memintai keterangan saksi yakni Rekson Simanjuntak, Maradu Hutapea, AM. Sitorus, Halomoan Simanjuntak dan Karimuda Sitanggang masing masing PNS Pemkab Tobasa.

Saksi AM. Sitorus selaku Kasubbag Hukum dan Perundang Undang tahun 2006 dipersidangan menyatakan bahwa tugas Subbag Hukum & Perundang Undangan untuk melakukan eksaminasi setiap Peraturan dan Keputusan Bupati agar tidak bertentangan dengan Peraturan / Undang Undang yang lebih tinggi. Tapi ketika ditanyakan kepadanya, apakah Keputusan Bupati Tobasa yang menunjuk langsung Asuransi Alianz sebagai pemenang atas pengadaan Askes Pimpinan / Anggota DPRD Tobasa. Saksi AM Sitorus yang kini menjadi Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Tobasa mengatakan bahwa Keptusan Bupati itu tidak dieksaminasi. Akibat jawaban itu diapun dicerca pertanyaan berikutnya. Kalau tidak dieksaminasi, apakah Keputusan Bupati itu sah ? Menurut AM. Sitorus sah jika sudah ditanda tangani oleh Bupati “ Jika keputusan itu telah ditanda tangan Bupati berarti sah “, katanya.

Saksi Halomoan Simanjuntak dalam kesaksiannya mengatakan bahwa pengeluaran itu telah sesuai dengan prosedur ( aturan main ). Saya sebagai Kasubbag Perbendaharaan dan Gaji ketika telah memeriksa berkas Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) perihal Askes Pimpinan & Anggota DPRD yang diajukan oleh Bendahara Sekretariat DPRD Tobasa Karimuda Sitanggang alhasil pak Majelis telah sesuai “ SPP dilampiri dengan SKO “ dandan begitu dianggap telah sesuai maka Surat Perintah Membayar ( SPM ) dikeluarkan dan diberikan kepada Karimuda Sitanggang guna untuk ditukarkan menjadi Cek Giro di Bendahara Umum Daerah, katanya.

Sementara Maradu Hutapea mantan Sekwan tahun 2005 yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal dana Askes Pimpinan & Anggota DPRD tahun 2006. Menurutnya yang dia ketahui hanya pada tahun 2005. Askes dewan tahun 2005 sempat diajukannya supaya dibayarkan, tapi tidak jadi dibayarkan karena Keputusan Bupati tidak ada, katanya.

Saksi Rekson Simanjuntak mantan Sekwan tahun 2006-2007 ini membenarkan bahwa Askes Pimpinan & Anggota DPRD Tobasa tahun 2006 benar telah diproses berdasarkan Surat keputusan Bupati Tobasa yang menunjuk PT. Asuransi Alianz sebagai pelaksana Askes Pimpinan & Anggota DPRD Tobasa dengan jumlah dana sebesar Rp. 750 juta. Karena uang ( dana ) Askes itu dimasukkan ke rekening Bendahara Setwan uang sebesar Rp. 750 juta diserahkan kepada PT. Asuransi Alianz yang terima Rony Purba dan kwitansi penyeraharan / penerimaan ditanda tangani Rony Purba selaku penerima dan Karimuda Sitanggang selaku yang menyerahkan karena pihak pertama ( I ) dan pihak kedua ( II ) telah menanda tangani kwitansi itu, saya ( Rekson Simanjuntak red ) selaku Pengguna Anggaran juga membubuhkan tanda tangan sebatas mengetahui bahwa uang itu telah diserahkan Karimuda Sitanggang dan diterima oleh Rony Purba selaku pihak PT. Asuransi Alianz, uang itu utuh diterima Rony Purba sebagaimana kwitansi yang ditanda tanganinya, tegas Simanjuntak.

Penasehat Hukum terdakwa Tongam Manalu, SH menyanyakan kepada saksi Rekson Simanjuntak. Apakah uang tersesbut utuh Rp. 750 juta diserahkan kepada pihak PT. Asuransi Alianz ? utuh pak.

Sementara pada sidang sidang sebelumnya Rony Purba mengaku menerima uang itu, tapi sebagaian diberikan kepada terdakwa. Namun dibantah keras oleh terdakwa, saya tidak pernah menerima uang dari anda, bantah terdakwa.

Sebelum sidang ditutup untuk diundur sampai tanggal 14 September 2009 mendatang. Apakah ada yang mau saudara katakan sebelum sidang ini ditutup ? tanya Ketua Majelis Hakim N. Simanjuntak. Terdakwa Tumpal Sitorus meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan Jaksa menangkap dan menahan sanksi Rony Purba. “ Rony Purba harus mohon ditangkap dan ditahan, sebab terjadinya kasus ini karena Rony Purba, tanpa Rony Purba kasus ini tidak akan terjadi “, ujar Sitorus.

Timbul Hutajulu, SH seorang Pengacara yang selalu mengikuti jalannya sidang khsusnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan ketua DPRD Tobasa Tumpal Sitorus dan mantan Sekwan Rekson Simanjuntak ke kursi kesakitan di PN Balige mengatakan, pihaknya sangat kecewa melihat kinerja Kejari Balige dengan dijadikannya Rony Purba sebagai saksi dalam perkara itu. Sudah jelas terungkap melalui keterangan saksi di tingkat penyidikan maupun dipersidangan bahwa saksi Rony Purba layak menjadi tersangka, dan ditahan.

Menurut pengacara berpengalaman lumayan ini tidak akan ada kasus dugaan korupsi Askes Pimpinan dan Anggota DPRD Tobasa kalau tidak berawal dari Rony Purba selaku pihak PT. Asuransi Alianz. Kalaulah benar uang itu diberikan kepada Tumpal Sitorus sebagai pribadi maupun sebagai Ketua DPRD Tobasa berarti yang terjadi adalah suap menyuap. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ( pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 ).Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan mengingat kekuasan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedukdukannya ( Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ujarnya.

11 September 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Mabes Polri Periksa Empat Pimpinan KPK

Pemeriksaan Polri pada pejabat KPK berlanjut. Empat Pimpinan KPK dipanggil pihak Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan Jumat (11/9).

Keempat Pimpinan KPK itu Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, M Jasin dan Haryono Umar.

Pemanggilan itu diketahui dari surat panggilan nomor B/2197/Dit.III/IX2009/Bareskrim ini, seharusnya 4 pimpinan KPK diperiksa bersama-sama pada hari Kamis (10/9/2009). Namun Bibit menjelaskan pimpinan KPK baru akan memenuhi panggilan pada hari Jumat (11/9/2009).

“Kita tidak bisa hadir hari Kamis, tapi hari Jumat. Kita sudah dapat penjelasan masalahnya dari anggota.” kata Bibit di KPK, Rabu (9/9/2009).

Polri pun telah memeriksa 3 pejabat KPK pada hari Kamis (11/9/2009) di lantai 4 Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan. Mereka yang diperiksa adalah Direktur Penyelidikan KPK Iswan Elmi, Kabiro Hukum KPK Chaidir Ramli dan Satgas Penyelidik KPK Arry Widiatmoko. Seorang penyidik KPK Rony Samtana, juga turut diperiksa.

Pemanggilan terhadap ke-4 Pimpinan dan 4 pejabat lainnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut terkait testimoni Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar soal dugaan suap di KPK. Dalam testimoni tersebut, Antasari menyebutkan ada beberapa oknum di KPK yang menerima suap terkait kasus Masaro Radiokom. Namun hal ini dibantah berkali-kali oleh KPK.

Hari ini Polri akan memeriksa 4 pimpinan KPK terkait laporan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta kepolisian profesional dalam pemeriksaan dan tidak asal menetapkan status tersangka.

“Kita minta polisi profesional menyikapi laporan yang dibuat Antasari, jangan serta merta menetapkan pimpinan KPK Chandra atau semuanya sebagai tersangka. Jangan main tangkap, dan langsung menahan tanpa bukti kuat,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Junto, kepada detikcom, Jumat (11/9/2009).

Menurut Emerson, jika Polri menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka hanya karena laporan Antasari, nama baik KPK menjai taruhannya. Upaya pemberantasa Korupsi yang dilakukan KPK dengan tidak mengenal kasta pun ikut tercemar.

“Kalau itu dilakukan (penetapan status tersangka),ini bukan soal Chandra lagi tapi Institusinya. Ini membuat penilaian publik terhadap KPK buruk,” ungkap Emerson.

Namun demikian Emerson berharap pimpinan KPK menepati komitmennya untuk memenuhi panggilan Polisi. Bagaimanapun juga penjelasan dari empat pimpinan KPK diperlukan untuk meluruskan persoalan.

“Kita berharap KPK sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan Kepolisian. Menjelaskan masalah yang dipertanyakan supaya jelas inti permasalahannya,” tegas Emerson.

Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dua hari sebelumnya, Rabu (9/9/2009), menjelaskan surat pemanggilan Polri kepada KPK terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan atas pelaksanaan tugas KPK. Utamanya menyangkut kewenangan pencekalan terhadap tersangka korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Dephut, Anggoro Widjaja, yang juga Dirut PT Masaro.

11 September 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Nama Tomy Dalam Bursa Ketum Partai Golkar

Nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto disebut-sebut dalam bursa Ketua Umum Golkar. Keikutsertaan nama putra mantan Presiden ke dua RI ini patut diwaspadai pesaingnya. Apalagi jika Tommy mampu melewati tiga tantangan utamanya, posisi Ketum Golkar hampir pasti ditangan.

Tantangan :

Pertama, syarat administrasinya bisa atau tidak,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Poempida Hidayatulloh, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (10/9/2009).

Tantangan kedua, menurut Poem, bagaimana Tommy membangun jaringan hingga akar rumput. Menurut Poem jaringan yang dirintis ayah Tommy, Soeharto, sudah banyak beralih dukungan.

“Dahulu Tommy anak raja, sekarang sudah tidak lagi. Tommy harus bisa memperkuat jaringan,” ungkap Poem.

Yang terakhir, Poem menjelaskan, Tommy dekat dengan imej orde baru. Mutlak bagi Tommy mampu meyakinkan publik bahwa dirinya pro demokratisasi jika ingin mulus menjadi pemimpin Golkar.

“Tommy memiliki hubungan erat dengan orde baru sedangkan sekarang jamannya demokrasi. Bagaimana bisa meyakinkan publik bahwa pro demokrasi,” imbuh Poem.

Tiga syarat itu, menurut Poem, adalah tantangan yang harus dihadapi Tommy. “Kalau tiga hal terpenuhi tentu Tommy akan mulus menjadi Ketum Golkar” tegasnya.

Nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto disebut-sebut dalam bursa Ketua Umum Golkar. Keikutsertaan nama putra mantan Presiden ke dua RI ini patut diwaspadai pesaingnya. Apalagi jika Tommy mampu melewati tiga tantangan utamanya, posisi Ketum Golkar hampir pasti ditangan.

Tantangan :

Pertama, syarat administrasinya bisa atau tidak,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Poempida Hidayatulloh, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (10/9/2009).

Tantangan kedua, menurut Poem, bagaimana Tommy membangun jaringan hingga akar rumput. Menurut Poem jaringan yang dirintis ayah Tommy, Soeharto, sudah banyak beralih dukungan.

“Dahulu Tommy anak raja, sekarang sudah tidak lagi. Tommy harus bisa memperkuat jaringan,” ungkap Poem.

Yang terakhir, Poem menjelaskan, Tommy dekat dengan imej orde baru. Mutlak bagi Tommy mampu meyakinkan publik bahwa dirinya pro demokratisasi jika ingin mulus menjadi pemimpin Golkar.

“Tommy memiliki hubungan erat dengan orde baru sedangkan sekarang jamannya demokrasi. Bagaimana bisa meyakinkan publik bahwa pro demokrasi,” imbuh Poem.

Tiga syarat itu, menurut Poem, adalah tantangan yang harus dihadapi Tommy. “Kalau tiga hal terpenuhi tentu Tommy akan mulus menjadi Ketum Golkar” tegasnya.

Tomy Suharto

Tomy Suharto

11 September 2009 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

PN Balige Kembali Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tobasa

PN Balige Kembali Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tobasa

Pihak Asuransi Mengaku Terima Dana Asuransi Secara Utuh Melalui Nomor Rekening Asuransi

Pengadilan Negeri ( PN ) Balige kembali sidangkan kasus dugaan korupsi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tobasa Senin (7/9) kemarin. Dalam sidang ke-4 kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Ketua DPRD Tobasa Tumpal Sitorus ke depan meja hijau ini dipimpin Majelis Hakim yang diketuai N. Simajuntak dan dihadiri Tim Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) diketuai Nelson Sembiring dan Penasehat Hukum terdakwa Tongam Manalu, SH. Sejumlah pengunjung termasuk para praktisi hukum yang selalu mengikuti persidangan tersebut mengatakan, menetapkan tersangka, menangkap dan menahan Tumpal Sitorus hingga membawanya ke sidang PN Balige kurang tepat. Seharusnya yang menjadi tersangka dan harus ditahan dalam pengadaan Asuransi Kesehatan Anggota DPRD adalah pejabat eksekutif dan pihak Asuransi, bukan Anggota atau Ketua DPRD. Pasalnya, yang diberi kewenangan mengelola dan pengguna anggaran adalah pejabat Pemerintah Kabupaten, bukan DPRD Tobasa. Lembaga legislative yang dalam hal ini DPRD Kabupaten Tobasa adalah sebagai sasaran anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tobasa. Meski Anggaran Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tobasa telah ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) kalau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku jangan direalisaikan “ dana yang sudah dianggarkan tapi kegiatannya tidak dilaksanakan, yah kembalikan saja dananya ke Kas Daerah, kan ngga susah, ujar Hotmarjanji D. Sagala SH. Dalam pasal 156 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas disebutkan Kepala Daerah ( Bupati ) adalah pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah dan pasal 5 Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta pasal 31 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Dari ketentuan Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Kepmendagri tersebut jelas bahwa yang berhak mengelola, menggunakan, mengawasi dan mempertanggung jawabkan anggaran adalah Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus atau pejabat yang ditunjuk / diangkat Bupati itu sendiri. Karena Tumpal Sitorus sebagai pribadi atau sebagai Ketua DPRD Tobasa ketika itu tidak ada hubungannya dengan pengeluaran dan penggunaan uang tersebut maka tidak layak untuk dijadikan menjadi tersangka dalam kasus itu. Sebaiknya sesuai fakta hukum dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan yang menjadi tersangka adalah Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA, Kabag Keuangan Arnold Simanjuntak, Penggunan Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran DPRD Tobasa Rekson Simanjuntak. Ke-empat pejabat teras di Kabupaten Tobasa ini satu sama lain jelas mengetahui dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa diketahui / disetujui dan direaliasi oleh mereka anggaran tersebut tidak akan bisa cair, sebut Sagala berulang-ulang. Barang bukti diragukan Penasehat hukum terdakwa Tongam Manalu, SH saat mendapat giliran mengajukan pertanyaan sempat mendapat perhatian dari pengunjung yang memadati ruang sidang itu. Pengacara yang tergolong terkenal di Tapanuli ini meminta kepada Jaksa melalui Majelis Hakim supaya JPU menunjukkan barang bukti yang disita Jaksa saat melakukan penyidikan perkara. Pertanyaan ini membuat persidangan sempat berhenti sementara waktu mencari barang bukti. Tim JPU sibuk membuka lembar perlembar berkas perkara akhirnya ditemukan barang bukti perkara berupa copy polis Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tobasa. Saksi Rekson Simanjuntak ( mantan Sekwan ) dan Ganyang Situmorang dari Bagian Keuangan dipersidangan membenarkan bahwa uang yang direalisasi untuk membiayai Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Tobasa utuh diberikan Rp. 750 juta melalui Rekening pihak Asuransi. Atas keterangan kedua saksi yang juga PNS di Pemkab Tobasa ini. Majelis Hakim melempar pertanyaan kepada saksi Roni Purba ( Asuransi ) dan pihak Asuransi juga mengakui bahwa uang yang membiayai Asuransi Kesehatan Anggota DPRD itu masuk sebesar Rp. 750 juta di Rekening Asuransi tempat dia bekerja. Sidang yang dipimpin N. Simanjuntak, SH kembali akan digelar Kamis (10/9) untuk mendengar keterangan saksi lainnya termasuk Arnold Simanjuntak mantan Kabag Keuangan Pemkab Tobasa.

7 September 2009 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

Catatan Seputar Penanganan Kasus Korupsi Rp. 3 Miliar Bupati Tobasa

Menindak lanjuti laporan LSM FAKA Kabupaten Toba Samosir ( Tobasa ) Satuan III Tipikor Dit Reskrim Poldasu memulai penyelidikan atas dugaan korupsi yang melibatkan Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa. Orang nomor satu di Tobasa itu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Atas hasil penyelidikan itu, Sat III Tipikor Dir. Reskrim Poldasu menetapkan seorang laki-laki bernama Drs. Monang Sitorus SH MBA, Lahir di Lumban Binanga Porsea 13 Desember 1954 selaku Bupati Tobasa beralamat di Jalan Pagar Batu Balige menjadi tersangka.

Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi Rp. 3 miliar sebagaimana Surat Poldasu No. Pol : K / 88/ V / 2007 / Dit. Reskrim tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani Kombes Pol. Drs. Ronny F. Sompie, SH MH Direktur Reserse Kriminal Poldasu.

Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperihal dimulainya penyidikan itu ditembuskan kepada KPK, Kapoldasu, Irwasda Poldasu, Dir. Intelkam Poldasu dan Ketua PN Tarutung. Disana dijelaskan bahwa perbuatan itu dilakukan tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA dengan cara mengeluarkan uang dari Kas Daerah sebesar Rp. 3 miliar untuk kepentingan pribadi / membeli Cek Perjalanan Bank Rakyat Indonesia. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perbuhan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyidik cukup beralasan hukum menetapkan orang nomor satu di Kabupaten Tobasa itu menjadi tersangka sebagaimana pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Kepmen Kehakiman Ri No : M.01.PW.07.03 tahun 1982. Laporan Polisi No. Pol : SP. Sidik/ 435 / VII / Dit. Reskrim tanggal 05 Juli 2006 dengan didukung berbagai barang bukti dan keterangan saksi diantaranya Liberty Pasaribu, SH Msi ( Sekdakab ), Arnold Simanjuntak, SE mantan Kabag Keuangan, Benfrid Hutapea mantan Bendahara Umum Daerah, Jansen Batubara mantan Bendahara Sekretariat Pemkab Tobasa dan saksi ahli BPKP selaku Instansi yang mempunyai wewenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan PNS, Penyelenggara Pemerintahan ( Kepala Daerah )

Hal itu berdasarkan fakta fakta yang bersumber dari keterangan saksi dan keterangan saksi ahli serta barang bukti yang berhasil dihimpun / ditemukan penyidik. Maka penyidik menyimpulkan bahwa Drs. Monang Sitorus, SH MBA selaku Bupati Tobasa telah memenuhi unsur sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau pasal 3 dan pasal 4 UU. No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Persangkaan :

Unsur setiap orang telah terpenuhi, dimana tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA selaku Bupati Tobasa adalah pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah ( vide pasal 156 UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 5 PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 31 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentan pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD )

Bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah (vide pasal 179 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan pasal 5 PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ).

Pengeluaran kas mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum APBD disahkan kecuali untuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan (vide pasal 49 ayat (1) dan (2) Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan kewenangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD )

Unsur menyelahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Tersangka selaku Kepala daerah ( Bupati ) adalah pemegang kekuasan umum pengelola keuangan daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Perda. Hak keuangan tersangka selaku Bupati telah diatur dalam PP No. 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

Tersangka telah memerintahkan dilakukan pengeluaran kas sebelum ditetapkan APBD dan pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk dalam belanja yang bersfat wajib dan mengikat. Tersangka telah menerima uang dari BUD melalui PK Sekretariat diluar dari hak keuangan yang ditetapkan PP No. 109 tahun 2000. Sebagai pertanggung jawaban atas pengeluaran kas tersebut tersangka bersama stafnya membuatnya seolah-olah untuk pembayaran panjar operasional Sekretariat.

Setelah dilakukan proses penyidikan, tersangka memerintahkan beberapa Kepala satuan Kerja di lingkungan Pemkab Tobasa untuk mengembalikannya dengan menggunakan anggaran Satkernya. (vide pasal 4 UU. No 20 tahun 2001 Jo. UU. No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi ).

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau sesuatu korporasi / dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Adanya kesengajaan dari tersangka dengan tiori dengan kehendak, dimana perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA. Hal itu berdasarkan fakta yang ditemukan sebelum dilakukan pengeluaran kas telah ada pertemuan saksi Liberty Pasaribu, SH Msi, Arnold Simanjuntak, SE, Bemfrid Hutapea dan Jansen Batubara diruang kerja tersangka dan dalam pertemuan tersebut disepakati dilakukan pengeluaran kas sebesar Rp. 3 miliar dengan cara bertahap melalui Pemegang Kas Sekretariat Jansen Batubara dan setelah terjadi pengeluaran kas, tersangka kemudian memerintahkan agar uang ditukarkan dengan Cek Perjalanan BRI supaya mudah dibawa ke Jakarta. Setelah dilakukan penukaran Cek Perjanan BRI diserahkan kepada tersangka. “ Tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA telah menerima uang sebesar Rp. 3 miliar dalam bentuk Cek Perjalanan BRI, dan sebelumnya telah ditemukan surat berupa permohonan pembelian Cek Perjalanan BRI dan surat berupa kwitansi tanda pembayaran sebanyak 2 ( dua ) lembar masing-masing tertanggal 24 Januari 2006 dan tanggal 22 Februari 2006 dari Pemegang Kas Sekretariat atas pembayaran uang sebesar Rp. 3 miliar yang diterima dan kwitansi pembayarannya ditanda tangani tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA ( disita penyidik ).

Tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA tidak berhak untuk menerima uang Rp. 3 miliar itu karena hak keuangan tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA selaku Bupati Tobasa telah diatur dalam PP. No. 109 tahun 2000 tentang keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditampung dalam anggaran secretariat daerah Tobasa.

Setelah kasus itu dilaporkan LSM FAKA dan telah dilakukan penyidikan oleh penyidik Tipikor Poldasu tersangka memerintahkan para Kepala Satker bergotong royong menyetor uang ke rekening Kas Daerah dan penyetoran itu mereka sebut sebagai pengembalian. ( vide pasal 4 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi )

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Keterangan saksi Drs. Walben Damanik MM dari BPKP Perwakilan Prop Sumatera Utara yang menyetakan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3 miliar pada saat dilakukan pengeluaran kas dari rekening Pemkab Tobasa untuk pembelian Cek Perjalanan BRI. ( vide Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara No. R. 1292 / PW.02 / 5 / 2007 tanggal 23 Mei 2007 ).

Korporasi

Disimak dari keterangan sejumlah saksi atas pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Tobasa jelas-jelas tidak dilakukan seorang diri, tapi dilakukan sejumlah orang. Karena bukan dilakukan Drs. Monang Sitorus, SH MBA sendiri, tersangkanyapun tentunya tidak tersangka tunggal.

Pengeluaran kas oleh BUD dan PK Sekretariat adalah atas persetujuan Sekdakab dan Kabag Keuangan. Oleh sebab itu Liberty Pasaribu dan Arnold Simanjuntak harus menjadi tersangka dalam kasus ini. ( vide prosedur tetap tentang struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tobasa )

6 September 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

PT. TPL Sektor Tele Jual Kayu ke Pengusaha Swomille

Setelah mendapat diprotes keras dari masyarakat yang tergabung dalam Suara Rakyat Bersama ( SRB ) PT. Inti Indorayon Utama ( IIU) berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari ( TPL ). Protes itu dilancarkan SRB karena perusahaan tidak ramah lingkungan dan managemennya tidak bersahabat

Korban jiwa pun dari pihak pengunjuk rasa yang menuntut penghentian operasional PT.IIU ketika itu tidak terelakkan, sebab pihak pemerintah berpihak kepada PT.IIU (tidak netral) Hal itulah penyebabnya pihak Managemen PT. IIU mengubah nama perusahaan penghasil pulp itu menjadi PT. Toba Pulp Lestari.

Dalam proses perubahan ( pergantian ) nama PT. IIU menjadi PT. TPL pihak Managemen perusahaan pun membentuk tim sosialisasi. Tim tersebut direkrut dari berbagai eleman masyarakat diantaranya Ilmuan, Tokoh Masyarakat, Adat, Agama, dan Pemuda dengan pengamanan extra ketat dari pihak aparat keamanan.

Tugas tim tersebut mensosialisasikan / menawarkan pradigma baru PT TPL kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Toba Samosir. Dengan pradigma baru  yang ditawarkan oleh tim, akhirnya masyarakat dapat menerima PT. TPL dengan catatan sebagai berikut. 1. Pabrik Rayon harus dibongkar dan ditutup selama-lamanya. 2. Menerima dan mempekerjakan putra / putri daerah. 3. Pihak Managemen tidak menakiti hati rakyat ( bersahabat ). 4. Pengangkutan bahan baku kebutuhan pabrik dari Sektor diangkut dengan mobil truk sedang ( enam roda ). Tidak diperbolehkan menebang pohon kayu diluar areal yang sudah ditentukan. 5. Mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku. 6. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan memberi izin kepada PT. TPL melakukan penebangan pohon kayu hutan untuk kebutuhan bahan baku pabrik PT. TPL. Artinya PT. TPL diizinkan menebang kayu dari hutan yang sudah ditentukan, bukan untuk menjul kayu gelondongan, ujar Ketua LSM FAKA Welman Sianipar usai melakukan peninjauan ke sejumlah swomille penampung kayu gelondongan di Tele Senin ( 31/8 ).

Satpam

Tim Wartawan BERSAMA saat hendak menemui pihak Manager / Humas PT. TPL Sektor Tele tidak bisa karena Satuan Pengamanan ( Satpam ) perusahaan itu melarangnya memasuki lokasi perkantoran PT. TPL Sektor Tele “ tidak bisa masuk karena baru baru sering terjadi keributan “ Dengan tindakan Satpam itu, Wartawan pun terhalang menjalankan tugasnya sebagai pers.

Kami tidak punya hubungan kerja dengan TPL, kami mendapat perintah dari Jakarta, katanya tampa menyebut siapa dan instansi apa yang menginstruksikan agar tamu dilarang masuk ke lokasi itu “ sekarang ini siapapun dilarang masuk “ ujar Satpam itu arogan.

Akibat kekecewaan tersebut, pimpinan tim Wartawan pun berupaya menghubungi sejumlah petinggi PT. TPL melalui telepon saluler. Namun seorangpun tidak ada yang mau respon atau memberi komentar.

Dihentikan

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbang Hasundutan ( Hukbahas ) melalui Sekretaris P. Togatorop didampingi Carles Siambaton Kasie Pengawasan Peredaran Hasil Produksi Hutan membenarkan bahwa beberapa pekan yang lalu Bupati Humbahas Maddin Sihombing memerintahkan supaya penebangan kayu dilokasi yang dipersoalkan masyarakat dihentikan sementara. “ Pak Bupati telah memerintahkan agar penebangan kayu di lokasi yang dipersoalkan masyarakat dihentikan untuk sementara “, ujar  Siambaton diamini Togatorop.

Sementara Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbahas Ir. Darwin Lumbangaol tidak berhasil dikonfirmasi meski berada di kamar kerjanya. “ Beliau sedang ada tamu dari Tingkat I Provinsi Sumatera Utara “, ujar Togatorop.

P. Togatorop ( kiri ) dan Carles Siambaton ( kanan )

Sementara sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa tidak benar pria yang akan turut bertarung pada Pilkada Humbahas tahun 2010 ini kedatangan tamu dari Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Yang ada adalah orang Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Pusat, itupun bukan di kamar kerja Pak Kadis, petugas BPK langsung berhadapan dengan staf yang tugasnya dianggap berhubungan dengan anggaran, ujar sumber yang enggan namanya ditulis.

Amatan dilapangan, sejumlah Swomille yang menjadi sasaran penjualan kayu gelondangan PT. TPL Sektor Tele sudah ada yang kembali beroperasi, karena pada tanggal 28 Agustus 2009 baru lalu PT. TPL sudah memasok kayu balok gelondongan itu ke sejumlah swomille.

Pengusaha UD. Gorga Duma Sari marga Sihotang berasal dari Pulau Samosir ketika hendak dikonfirmasi tidak berada ditempat. Menurut salah seorang staf di kantor UD. Gorga Duma Sari, bosnya sedang keluar kota bersama M. Sinaga humas UD Gorga Duma Sari, seraya menjelaskan bahwa pihaknya membeli kayu jenis kayu sembarangan Rp. 3.300.000 / ton dan kayu sampinur Rp. 3.700.000 / ton, sebut gadis berwajah lumayan ini

Sementara UD. Gorga Duma Sari yang sudah lama mengolah kayu disana diduga telah melakukan pembohongan public.

Pasalnya, UD. Gorga Duma Sari sebagaimana tertulis pada plang kantornya bukan sebagai pengolah kayu, tapi sebagai penjual Spareparts & Oil dari berbagai jenis merk.

1 September 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Benarkah Monang Sitorus Didukung Rakyat Tobasa Dua Periode

Bupati Toba Samosir ( Tobasa ) Drs. Monang Sitorus, SH MBA Percaya Diri akan memenangkan Pilkada Tobasa untuk kedua kalinya. Dia ( Monang Sitorus red ) sampai sekarang ini masih tetap percaya diri akan mengungguli kandidat lain pada Pilkada Tobasa 2010 mendatang.

Membuat pria kelahiran Pangombusan Kecamatan Parmaksian ini semakin percaya diri akan memenangkan Pilkada Tobasa tahun 2010 mendatang karena ketika dia melakukan kunjungan ke desa-desa selalu ada pernyataan sikap disampaikan segelintir orang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat di desa itu.

Sebenarnya patut dipertanyakan kebenarannya apakah para yang mengaku tokoh masyarakat itu benar tokoh masyarakat atau yang ditokoh-tokohkan. Seorang yang disebut tokoh masyarakat adalah orang yang berpengaruh, dihormati warga setempat. Artinya tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Karena itulah maka tidak gampang untuk menobatkan seseorang menjadi tokoh, ujar Hasudungan M. Sitorus, S.Sos Koorditaor Wilayah Sumut ( Korwilsu ) Aliansi LSM Peduli Bangsa & Anti Korupsi Sabtu (29/8).

Koorwilsu Aliansi LSM Peduli Bangsa & Anti Korupsi mengatakan hal itu menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Monang Sitorus masih tetap mendapat dukungan dari masyarakat Tobasa. Dukungan itu sah-sah saja, tapi tolong dipahami dan diingat serta digaris bawahi, bahwa tidaklah bisa segelintir orang menentukan pilihan masyarakat pada Pilkada itu. “ Semua orang bebas menentukan pilihannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang, Peraturan yang berlaku di negeri ini “, tegasnya.

Pernyataan sikap mendukung Monang Sitorus untuk maju pada Pilkada Tobasa 2010 itu bukan pernyataan sikap yang sesungguhnya. Mereka menyatakan mendukung karena ada kepentingan sesaat, misalnya pembukaan / perbaikan jalan, rehabilitasi gereja, mesdjid air minum, pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS, ujar pria kelahiran Kecamatan Habinsaran, sekarang Kecamatan Nassau ini.

Hasudungan M. Sitorus, S.Sos mencontohkan warga Desa Lumbanrau Timur Kecamatan Nassau yang meminta supaya Monang Sitorus bersedia untuk dicalonkan diri menjadi Bupati Toba Samosir pada Pilkada 2010 suatu pernyataan sikap yang perlu dipertanyakan. Mungkinkah para warga Lumbanrau Timur memilih Monang Sitorus pada Pilkada Tobasa 2010 ? Sementara Kasmin Pandapotan Simanjuntak yang juga disebut akan tampil di Pilkada sudah membangun sebuah gedung sekolah secara gratis di Desa Lumbanrau Timur.

Kemudian lanjut Hasudungan M. Sitorus dari sejumlah putra-putri Tobasa yang berecana turut bertarung pada Pilkada nanti baru hanya Drs. Monang Sitorus, SH MBA yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Kalau Anton Nababan, Japiontar Simanjuntak, Rahmat Pane dan Disman Pane benar mendukung Monang Sitorus menjadi menjadi Bupati Tobasa untuk periode kedua boleh dikatakan masih belum tokoh masyarakat yang sesungguhnya. Masa seorang tokoh tidak mengetahui bahwa yang didukungnya menjadi pemimpin di daerahnya sendiri orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi ?

Seperti berita yang dilansir sebuah Surat Kabar yang disebut-sebut belum memiliki Badan Hukum Usaha Anton Nababan, Japiontar Simanjuntak, Rahmat Pane dan Disman Pane memohon kepada Bupati Tobasa agar memperbaiki jalan sampai Kota Batu Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut para yang mengaku tokoh masyarakat itu, adapun mereka menyampaikan permohonan mengingat pada Pilkada Tobasa 2005 yang lalu 75 % masyarakat Lumbanrau Timur memilih Monang Sitorus.

Disimak dari arti maupun tujuan ungkapan para warga yang mengaku tokoh masyarakat Kecamatan Nassau ini semakin jelas bahwa pernyataan sikap yang mereka sampaikan erat kaitannya dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Apabila Bupati Tobasa Monang Sitorus tidak menepati janjinya sebelum Pilkada Tobasa 2010 suara mereka akan beralih kepada kandidat lain, ujar Sitorus.

Informasi terkini diperoleh dari sumber yang namanya dirahasiakan Rabu (26/8) menyebutkan Penyidik Tipikor Poldasu telah melengkapi berkas perkara korupsi Rp. 3 miliar tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Toba Samosir sebagaimana petujuk Kejaksaan. Jika pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak mengembalikan berkas itu ke Poldasu berarti sudah lengkap. Poldasu tinggal menunggu surat dari Kejaksaan Tinggi yang menyatakan sudah lengkap. Lalu Poldasu menyerahkan berkas bersama tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA ke Kejaksaan Tinggi.

Hal ini barangkali yang tidak diketahui masyarakat Toba Samosir maka mereka membuat pernyataan sikap mendukung pecalonan Monang Sitorus menjadi Bupati Tobasa periode ke dua ( 2010-2015). Menentukan pilihan adalah hak seseorang, tapi kita harapkan supaya masyarakat Toba Samosir dalam menentukan pilihannya berpikir jernih. Janganlah memilih seorang Calon Bupati Tobasa karena sesuatu, harapnya

Jika masyarakat Toba Samosir ingin akan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Toba Samosir silahkan pilih Calon Bupati yang tidak mau korupsi dan berani menyatakan bahwa KKN musuh masyarakat dan pemerintah. Jika seperti itu Yakinlah, Toba Samosir akan bisa lebih maju ke depan, katanya.

Bantah

Sebagaian besar masyarakat Tobasa saat ditemui diberbagai tempat akhir-akhir ini membantah mendukung Monang Sitorus menjadi Bupati Tobasa periode 2010 – 2015 secara umum mereka tidak mendukung pencalonan pria yang sebelumnya didukung DL. Sitorus itu karena janji politiknya pada kampanye Pilkada 2005 satupun tidak ada yang terealisasi.

Dulu Monang Sitorus dan Mindo Tua Siagian berjanji tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Janji ini nyata-nyata dilanggar sendiri oleh Monang Sitorus. Monang Sitorus Bupati Tobasa karena kekuasaanya mengambil uang sebesar Rp. 3 miliar dari Kas Daerah untuk memperkaya diri atau orang lain ( korupsi ). Membagi-bagi proyek kepada kontraktor yang mendahulukan pembayaran fee proyek sebesar 20 % ( kolusi ) menempatkan kroni-kroninya pada sebagaian besar jabatan strategis antara lain Drs. Hulman Sitorus Kadis Pendidikan Nasional, Toni Sitorus Kepala Bappeda, Viktor Sitorus Kadis Kesehatan, Agus Sitorus Kabag Umum dan Perlengkapan. Pancaria Sembiring istrinya br. Sitorus Kadis Capilduk, Soalooan Silitonga / istrinya br. Sitorus Kadis PU, Marnaek Parhusip istrinya br. Sitorus Kabid Sarana Prasarana Diknas, Albert Marpaung semarga dengan istri Monang Sitorus. ( Nepotisme )

30 Agustus 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

PN Balige Lakukan Sidang Lapangan Perkara Perdata di Lumban Silintong

Ketua Majelis Hakim N. Simanjuntak, SH ( tengah ) membacakan hasil sidang lapangan dihadapan para tergugat dan penggugatSeiring dengan penetapan Balige menjadi ibu kota Kabupaten Toba Samosir membuat jumlah penduduk mengalami peningkatan hingga mencapai 20 %. Peningkatan jumlah penduduk itu juga membuat harga tanah semakin melambung.

Sebelum Balige menjadi ibu kota Kabupaten, pinggiran ( tepi ) Danau Toba khususnya tepi pantai Lumban Silintong tidak pernah dikuasai oleh siapa-siapa. Tanah itu bagaikan tidak bertuan ( terlantar ). Tapi akhir-akhir ini tanah di daerah itu menjadi ajang rebutan sesama warga disana. Bahkan baru-baru ini sudah terjadi gugat-menggugat ke Pengadilan Negeri Balige.

Tiarma br. Siahaan mengaku sebagai pemilik tanah berukuran 46 X 30 meter terletak di Lumban Silintong Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige melalui kuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH dengan nomor perkara No. 22 / Pdt G / 2008 / PN Blg.

Dalam gugatannya penggugat melalui kuasa hukumnya keberatan karena tanah miliknya dikuasai tergugat Rusli Hutagaol, Amos N. Sembiring dan Kartini Siahaan. Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat membuat perlawanan ( jawaban ) di sidang Pengadilan Negeri Balige. Mereka para tergugat Rusli Hutagaol, Amos N. Sembiring dan Kartini Siahaan menyangkal gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik penggugat. Tanah yang diperkarakan pengugat bukanlah milik pengguat Tiarma br Siahaan. Tapi tanah yang dikuasai Negara Cq Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Hal itu menurut tergugat Amos N. Sembiring sebagaimana pasal 5 ayat (1)Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 1990 tentang penataan kawasan Danau Toba yang menyebutkan “ tanah timbul yang terdapat sepanjang pantai Danau Toba akibat surutnya permukaan Air Danau Toba dari ketinggian 905 M dari permukaan laut dikuasai oleh Negara yang kemudian dipertegas pada pasal 9 ayat (1) poin a. Dilarang mendirikan bangunan sepanjang pantai Danau Toba yang jaraknya 50 M dari tepi pantai kearah darat dan atau antara tepi pantai kearah jalan umum, dan pada poin f. disebutkan, dilarang mendirikan bangunan sepanjang tepi pantai Danau Toba dengan membeton, memagar, menimbun dan mengeruk perairan danau. Itulah alasan kami menyatakan bahwa tanah itu bukan milik penggugat, tapi tanah yang dikuasai Negara, ujar Sembiring usai dilakukan peninjauan objek perkara Jumat (28/8) kemarin.

Hal ini telah berulang-ulang ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, baik Camat maupun Bupati Toba Samosir sendiri. Penegasan itu sebagaimana Surat Camat Balige No. 591 / 248 / TRANTIB / 2003 perihal penertiban dan larangan sertifikasi tanah timbul pada kawasan Danau Toba, Surat Bupati No. 180 / 185 / Hk / 2005 tanggal 12 September 2005 dan Surat Kepala Desa Lumban Silintong No. 130 / 184 / Pem-Des / 2008 perihal larangan.

Ironisnya, Kepala Desa Lumban Silintong sendiri Kastel Siahaan 25 Nopember 2008 baru lalu juga telah mengeluarkan surat larangan mendirikan bangunan seperti bunyi surat Camat dan Bupati Tobasa, tapi dia sendiri mendirikan bangunan di tepi pantai Danau Toba yang merupakan jalur hijau atau tanah yang dilarang Pemerintah untuk didirikan bangunan.

Amos N. Sembiring ketika dimintai komentarnya tentang keneteralan Majelis Hakim dalam memimpin sidang perkara perdata itu mengatakan bahwa dirinya kecewa terhadap sikap Majelis Hakim yang setiap sidang mereka terlalu memihak ( pro ) terhadap penggugat. Bukti keberpihakan Ketua Majelis Hakim N. Simanjuntak, SH terhadap penggugat. Jika giliran saksi yang diajukan tergugat memberi keterangan sering dibentak oleh hakimnya, tapi saksi dari penggugat selalu diajar-ajari dan dituntunt untuk memberikan keterangan di persidangan.

Pengamatan, Sidang lapangan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim N. Simanjuntak, SH bersama dua orang hakim anggota lainnya dan dibantu Panitera Pengganti dari PN. Balige serta dihadiri kuasa penggugat Panahatan hutajulu, SH, kuasa Hukum Intervensi Timbul Hutajulu, SH bersama Kabag Hukum AM. Sitorus, SH, tergugat Amos N. Sembiring serta dihadiri aparat Pemerintah Kecamatan Balige.

Kabag Hukum AM. Sitorus diselasela berlangsungnya sidang lapangan perkara perdata tersebut mengatakan, perbuatan mendirikan bangunan di tepi pantai jelas telah melanggar Perda Provsu No. 1 tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba. Oleh sebab itu pihaknya berharap supaya Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut benar-benar jujur, adil dalam mengambil keputusan. Tidak berpihak kepada penggugat atau tergugat alias netral

28 Agustus 2009 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

Pejabat Rebutan Kedudukan, PNS Jadi Korban Kebijakan

Dua pejabat teras Pemerintah Kabupaten Toba Samosir disebut-sebut kini sedang bertarung rebut jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir. Pejabat yang disebut-sebut berebut untuk menduduki kursi Pejabat karier tertinggi di Kabupaten Toba Samosir adalah Drs. Herrijon Panjaitan Pangkat Pembina (V/C) Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) dengan Ir. Albert Marpaung Pangkat Pembina Tk. I ( V/B ) Kepala Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan Daerah ( PPKKD ).

Perebebutan kursi pejabat tertinggi karier PNS oleh Ka. BKP denngan Ka. PPKKD ini menyusul Bupati Toba Samosir tidak memperpanjang lagi masa jabatan Liberty Pasaribu sebagai Sekdakab Tobasa.

Sumber yang layak dipercaya di Sekretariat Pemkab Tobasa baru baru ini mengatakan, jabatan Liberty Pasaribu tidak diperpanjang lagi oleh Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA karena Liberty Pasaribu telah tersiar penjuru akan mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati pasangan Kasmin Simanjuntak pada Pilkada Tobasa 2010 mendatang.

Dugaan lain jabatan Liberty Pasaribu tidak diperpanjang Bupati Tobasa karena Liberty Pasaribu Sekdakab Tobasa dinilai tidak loyal kepada Bupati Tobasa. Awal ketidak rarmonisan antara Bupati Tobasa dengan Sekda-nya karena akhir-akhir ini beredar issu menyebutkan Liberty Pasaribu tidak melindungi Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa dalam kasus dugaan korupsi Rp. 3 miliar.

Liberty Pasaribu disebutkan saat memberi keterangan sebagai saksi di Sat III Tipikor Poldasu mengakui terus terang bahwa Bupati Tobasa Monang Sitorus pada tahun 2006 pernah meminta kepada dirinya supaya uang sebesar Rp. 3 miliar dikeluarkan dari Kas Daerah.

PNS korban kebijakan

Demi untuk mencapai tujuan menduduki kursi Sekdakab oleh kedua pejabat teras dilingkungan Pemkab Tobasa kutipan tidak resmi ( liar ) akhir-akhir ini semakin marak di Pemkab Tobasa.

Di Badan Kepegawaian Daerah akhir-akhir ini cukup banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Misalnya, PNS yang dipromisikan untuk menduduki jabatan structural diwajibkan membayar sebesar 1 (satu ) bulan tunjangan jabatan kepada BKD.

Ironisnya, ada salah seorang PNS yang bertugas di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Pemkab Tobasa dan kini sedang diperbantukan di salah satu instansi pertikal di Tobasa terpaksa tidak lulus ujian penyesuaian ijazah karena tidak mampu memberikan uang sebesar Rp. 3 juta. PNS yang sudah dikaruniai satu orang anak ini ketinggalan pangkat dari rekan-rekannya akibat keterbatasan kemampuan keuangannya.

Oknum PNS kaum hawa yang penyesuaian Ijazahnya kandas karena ketidak mampuan keuangannya ketika diajak berbicang bincang usai Persidangan mantan Plt. Camat Ajibata di Pengadilan Negeri Balige mengatakan diri-nya pasrah “ saya pasrah pak “, katanya, sembari menambahkan jabatan dan kekuasan itu tidak ada yang kekal.

Di PPKKD

Menyusul Kepala Dinas PPKKD Tobasa Albert Marpaung turut merebut jabatan Sekdakab Tobasa kebijakan pun bertambah. Dulunya, tidak ada peraturan atau ketentuan maupun kebijakan setiap pencairan anggaran rutin atau proyek Satker dipotong atau wajib disetor Bendahara 1 % X besar dana yang dicairkan ( direalisasi ). Akhir-akhir ini hampir seluruh Kadis, Kabadan, Kakan dan Bendahara ( Pemegang Kas ) mengeluh atas adanya kewajiban 1 % X jumlah uang yang direalisasi di Dinas PPKKD. Kewajiban di PPKKD itu khusus untuk PPKKD Tobasa. “ Itu hanya untuk PPKKD saja. Lain lagi 15 % untuk Bupati “ katanya.     

23 Agustus 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Terindikasi Korupsi, Kasus Tukar Guling SMA N 4 Dilaporkan ke KPK

Tukar-guling (Ruislag ) lokasi SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar, akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu disampaikan ke KPK karena diduga ada indikasi korupsi dalam Ruislag tersebut.
Laporan itu sebagaimana dilansir Detikcom disampaikan Dua anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Efendy Naibaho dan Syukran Tanjung, atas nama Komisi E dan Komisi A DPRD Sumut. Efendy Naibaho dan Syukran melaporkan hal itu secara lisan ke KPK di Jakarta, Jumat (21/8).

“Kita mendatangi KPK menyusul laporan yang disampaikan kepada DPRD mengenai kasus ruilslag sekolah tersebut. Selain itu sudah melakukan peninjauan ke lokasi dan mendapat masukan. Makanya kita kemudian menindaklanjutinya ke KPK,” ujar Syukran Tanjung kepada wartawan di Medan
Dikatakan Syukran, sejauh ini mereka melaporkan secara lisan dengan bagian pengaduan di sekretariat KPK. Dari sini mereka memperoleh informasi ternyata sudah ada laporan sebelumnya tentang kasus yang sama dari DPRD Kota Pematang Siantar.
Sementara Efendy Naibaho menyatakan, kasus ini harus menjadi perhatian KPK sebab menyangkut dugaan korupsi, dan terutama korupsi yang berkaitan dengan pendidikan.
“Hasil peninjauan yang kita lakukan, memang ada indikasi seperti itu. Tapi tentu bukan porsi DPRD untuk mengusut secara hukum berkaitan dengan masalah seperti ini. Makanya kita tindaklanjuti dengan menyampaikan kepada yang berwenang. Dalam hal ini KPK,” ujar Naibaho.
Lokasi sekolah SMA Negeri 4 yang gedungnya juga dipergunakan siswa Sekolah Dasar Negeri 122350 Siantar, di-ruilslag Pemko Pematang Siantar dengan pihak ketiga dengan nilai miliaran rupiah.
Rencananya pertapakan sekolah lama di Jl Pattimura itu akan dibangun pusat perbelanjaan. Sementara sekolah baru yang kurang memadai kondisinya sudah dibangun di Jl Gunung Sibayak. Kasusnya ini berbuntut panjang karena guru, siswa dan masyarakat menolak pindah ke gedung baru

23 Agustus 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Liberty Pasaribu Dipastikan Maju Pada Pilkada Tobasa 2010

Liberty Pasaribu Dipastikan Maju Pada Pilkada Tobasa 2010

Kursi Sekdakab Tobasa Menjadi Rebutan

Masa jabatan Liberty Pasaribu, SH Msi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten ( Sekdakab ) Toba Samosir disebutkan pada bulan Desember 2009 segera akan berakhir. Tentunya untuk menjaga kekosongan jabatan strategis di Pemkab Toba Samosir. Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, SH MBA mengajukan Calon Sekdakab Tobasa ke Departemen Dalam Negeri ( Depdagri ).

Sumber yang layak dipercaya di Sekretariat Pemkab Toba Samosir menyebutkan, Bupati Tobasa mengajukan dua nama Calon Sekdakab diantaranya Drs. Herrijon Panjaitan ( Ka. Badan Kepegawaian Daerah ), Ir. Albert Marpaung ( Kadis Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Aset Daerah ) baru baru ini ke Depdagri melalui Gubernur Sumatera Utara.

Pengajuan nama Calon Sekdakab Tobasa mengingat Liberty Pasaribu selaku Sekdakab akhir tahun 2009 ini akan mengakhiri masa tugasnya ( Pensiun ). Sebenarnya tiga tahun yang silam Liberty Pasaribu seharusnya sudah pensiun, tapi karena selalu diperpanjang Bupati Toba Samosir akhirnya dia baru pensiun Desember 2009 mendatang.

Dengan akan berakhirnya masa tugas Liberty Pasaribu dari Sekdakab bulan Desember 2009 maka dia ( Liberty red ) telah mengambil sikap tegas akan maju pada Pilkada Tobasa 2010 berpasangan dengan Kasmin Pasaribu menantang pasangan Drs. Monang Sitorus, SH MBA – Mangatas Silaen.

Masih menurut sumber tadi, klo hanya pasangan Monang Sitorus – Mangatas Silaen yang menjadi rifal pasangan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu pada Pilkada 2010 dipastikannya Tobasa periode 2010-2015 akan dipimpin pasangan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu.

Hal itu menurutnya, karena seluruh bobrok Monang Sitorus semasa dalam kepemimpinannya di Kabupaten Tobasa akan menguak dan boleh dikatakan tidak akan terbendung. Liberty Pasaribu salah seorang pejabat karier tertinggi dan yang paling mengetahui kemana saja anggaran Pemerintah Kabupaten Tobasa itu digunakan. “ Liberty Pasaribu selaku Sekdakab adalah merupakan Pengguna / Penanggungjawab Anggaran Pemerintah Kabupaten Toba Samosir “.

Hampir semua pihak mengetahui bahwa Liberty Pasaribu Sekdakab Toba Samosir saat diperiksa saksi di Polda Sumatera terkait kasus korupsi Rp. 3 miliar tersangka Monang Sitorus mengakui bahwa benar Monang Sitorus Bupati Toba Samosir meminta agar uang sebesar Rp. 3 miliar di keluarkan dari Kas Daerah tahun 2006 sebelum APBD tahun itu ditetapkan / disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tobasa. ( Baca berita tobanauli.com ) sebelumnya.

Membuat pasangan Kasmis Simanjuntak – Liberty Pasaribu harus bekerja keras untuk meraih suara pada Pilkada Tobasa 2010 mendatang karena yang menjadi rifalnya bukan hanya pasangan Monang Sitorus – Mangatas Silaen. Mindo Tua Siagian pun dikabarkan tidak mau tinggal diam. Dia disebut akan berpasangan dengan seorang Calon Wakil yang ditunjuk oleh Jend. Purn TB. Silalahi. Demikian juga Edison Manurung, Tonggo Napitupulu dan Laurensius Sibarani.

Apabila salah satu pasangan berhasil menyisihkan pasangan lain agar hanya bertarung dengan pasangan Monang – Mangatas pada Pilkada mendatang dipastikan jura bertahan akan tersungkur dan pasangan penantanglah yang akan menjadi Bupati / Wakil Bupati periode 2010-2015.

Berkas dilimpahkan ke Kejatisu.

Untuk memenuhi petunjuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( P-19 ) perihal berkas perkara kasus korupsi Rp. 3 miliar tersangka Monang Sitorus Bupati Tobasa dikabarkan telah dipenuhi Penyidik Sat III Tipikor Paldasu. Dengan berhasilnya Sat III Tipikor Poldasu melengkapi berkas sesuai petunjuk Kejaksaan berarti kasus itu segera akan dinyatakan P-21. Begitu Kejatisu menyatakan berkas lengkap. Sat III Tipikor menyusul akan melimpahkan berkas dan tersangka Monang Sitorus ke Kejatisu. Kalau berkas dan tersangka diserahkan Sat III Tipikor ke Kejatisu. Apa  gerangan ?

22 Agustus 2009 Posted by | Uncategorized | | 1 Komentar

Pengembalian Uang Korupsi Tidak Menghapus Pidana

Pengembalian uang korupsi tidak menghapus pidana, apalgi pengembalian itu dilakukan setelah dilakukan penyidikan. ” Pengembalian uang atau barang hasil korupsi merupakan bukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan tujuan / maksud untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Setelah Sat III Tipikor Poldasu melakukan penyidikan dan meminta BPKP melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Toba Samosir sibuk mengumpulkan para Satuan Kerja ( Satker ) di Rumah Dinas Bupati Toba Samosir. Pertemeuan para pejabat teras yang langsung dipimpin tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA dan Liberty Pasaribu selaku Sekdakab Tobasa disebutkan untuk membicarakan bagaimana cara untuk menutup kasus uang Rp. 3 miliar yang dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pengeluaran uang yang Rp. 3 miliar sudah menguak, bahkan sudah dilaporkan ke Poldasu oleh salah satu LSM dan Penyidik Sat III Tipikor Poldasu telah melakukan penyidikan atas adanya laporan tersebut.

Menanggapi hal itu para kroni-kroni penguasa Tobasa ( Drs. Monang Sitorus,SH,MBA red ) menyarankan supaya uang Rp. 3 miliar dikembalikan. Alhasil disepakati uang Rp. 3 miliar dikembalikan ke Kas Daerah dengan ketentuan dikumpul dari Satker yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tobasa.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pengeluaran / penggunaan anggaran di-setiap Satker secara struktur merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemegang Kas. Oleh sebab itu Sekdakab Liberty Pasaribu bersama Ka. BKD Herrijon Panjaitan mengumpulkan seluruh Pemegang Kas di salah satu Hotel milik Raja DL. Sitorus di Parapat.

Dari pengakuan salah seorang Pemegang Kas berinisial FS diketahui bahwa pertemuan itu juga untuk membicarakan bagaimana teknis pengembalian uang Rp. 3 miliar yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Monang Sitorus Bupati Tobasa. Disana juga disepakati para Pemegang Kas bersedia mendahulukan pembayaran ke Kas Daerah dengan catatan akan diperhitungkan setoran wajib atau fee kegiatan masing-masing Satker.

Atas kesepakatan itu, para Pimpinan Satker dan masing-masing Pemegang Kas-nya mengeluarkan uang dari masing-masing anggarannya sesuai dengan jumlah fee proyeknya ( pagu – PPN+Pph X 15 % ).

Hal dilihat dan dicermati dari sebuah copy berkas. Disana saksi Floria Marpaung menyebutkan bahwa dia menyerahkan uang dan Cheque kepada saksi Resman Sirai, SE sebesar Rp. 500.845.000 yang diambil dari rekening Dinas Kesehatan Tobasa.

Hal serupa juga dikatakan saksi Juliati Simangunsong, Amd Pemegang Kas Bagian Sosial Setdakab Tobasa. Cheque dan uang tunai senilai Rp. 200.000.000 yang diambil dari rekening Bagian Sosial diserahkan kepada Alberth Sidabutar Kabag Sosial untuk selanjutnya diserahkan kepada Resman Siarait, SE Kabag Umum selaku yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengumpulan Dana.

Sementara saksi Pamandur Simanjuntak Pemegang Kas Dinas PU mengaku menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000 kepada Resman Sirait, SE dan uang itu dari Kepala Dinas PU Ir. Rellus Siagian. Bangun Sihite Pemegang Kas Disnakertrans mengaku menyerahkan Cheque senilai Rp. 213.528.000 kepada Arnold Simanjuntak, SE Kabag Keuangan yang diambil dari rekening Disnakertrans Tobasa.

21 Agustus 2009 Posted by | Uncategorized | | Tinggalkan komentar

Pendapat hukum Mohktar Hasibuan, SH MH atas penanganan kasus korupsi tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Toba Samosir.

Penanganan kasus korupsi tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Toba Samosir oleh Penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Sumatera Utara tidak dinilai tidak professional, demikian disampaikan Mohktar Hasibuan, SH MBA dihadapan sejumlah Pengurus LSM di Parapat Kamis (20/8)

Menurut Pratiksi Hukum kelahiran Toba Samosir 27 April 1955 ini berani mengatakan bahwa Penyidik Tipikor Polda Sumatera Utara tidak professional sesuai dengan fakta yang ada. Kasus dugaan korupsi Bupati Tobasa mulai ditangani Tipikor Poldasu sejak tanggal 5 Juli 2006. Faktanyasebagaimana Laporan Polisi No.Pol:LP/169/VII/2006 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/435/VII/2006/ Dit. Reskrim.

Mulai dari tanggal 5 Juli 2006 Penyidik Sat III Tipikor Poldasu melakukan penyidikan sampai 15 Mei 2007. Dalam penyidikan itu Sat III Tipikor berhasil memeriksa 19 saksi dan menyita barang bukti berupa Buku Kas Umum Pemegang Kas Umum Daerah dan Buku Kas Bendahara Sekretariat, Kwitansi Tanda Pengeluaran dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP atas dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hokum yang dilakukan Bupati Tobasa pada Pemerinta Kabupaten Tobasa Tahun 2006.

Keberhasilan Sat III Tipikor memintai keterangan saksi dan menyita barang bukti status Drs. Monang Sitorus, SH MBA ditingkatkan menjadi tersangka. Penetapan Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa menjadi tersangka dalam kasus korupsi diketahui dari Surat Polisi tanggal 16 Mei 2007 No. Pol : K/88/V/2007/Dit. Reskrim. Klarifikasi : Konfidensil, lampiran dua lembar perihal Surat Pemeberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang termbusannya dikrim kepada Ketua KPK, Kapoldasu, Irwasda Poldasu, Dir. Intelkam Poldasu, dan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung. Ini fakta, bukan informasi dan bukan gosif, tutur Hasibuan.

Berbicara tentang hukum, tersangka sudah sepatutnya ditangkap dan ditahan, bahkan perkara tersangka sebenarnya sudah wajar selesai disidangkan. Nyatanya sampai sekarang berkas perkaranyapun belum lengkap. Dari situ saja kita sudah beralasan menyebutkan bahwa Poldasu tidak mampu dan tidak professional menangani kasus tindak pidana korupsi. Dari pengungkapan Polisi, tersangka Drs. Monang Sitorus, SH MBA selaku Bupati Tobasa dan didukung alat bukti mendukung fakta yakni keterangan 19 orang.

Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum menurut praktisi hukum ini sudah terpenuhi, dimana fakta perbuatan tersangka melakukan perbuatan melawan hokum dengan memerintahkan dilakukan pengeluaran uang dari kas daerah sebelum APBD tahun 2006 ditetapkan. Bertentangan dengan PP. No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. “ Pengeluaran yang boleh dilakukan sebelum APBD ditetapkan adalah belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Sementara pembelian Cek Perjalanan BRI bukalah untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib, melainkan kepentingan pribadi tersangka Monang Sitorus “.

Bukti dan fakta bahwa tersangka benar memerintahkan agar dilakukan pengeluaran uang dari kas dilakukan, dimana setelah Polisi melakukan penyidikan perkara itu, Monang Sitorus selaku Bupati Tobasa memerintahkan kepada para Satuan Kerja ( Satker ) supaya gotong royong mengembalikan ke kas daerah dan uang yang disetorkan itu bukan uang pribadi Monang Sitorus, melainkan uang anggaran para Satker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Sumber yang layak dipercaya menyebutkan bahwa Saksi Liberty Pasaribu ( Sekda Tobasa ) dihadapan Juru Periksa menyebutkan bahwa Bupati Tobasa Monang Sitorus meminta pengeluaran uang sebesar Rp. 3 miliar dari Kas daerah dan permintaan itu diteruskannya kepada saksi Arnold Simanjuntak ( Kabag Keuangan ), saksi Bemfrid Hutapea ( Kasda ), Jansen Batubara ( Bendahara Sekretariat ). Karena uang tersebut akan dibawa Monang Sitorus ke luar kota, Jansen Batubara kembali diperintah untuk membeli Cek Perjalanan BRI senilai Rp. 3 miliar.

Saksi Bemfrid Hutapea

Benar ada permintaan Bupati Tobasa Monang Sitorus untuk melakukan pengeluaran uang sebesar Rp. 3 miliar dari Kas Daerah. Atas permintaan tersebut saksi mengeluarkan Cheque PT. Bank Sumut dan PT BRI Cabang Balige sebesar Rp. 3 miliar.

Saksi Jansen Batubara

Benar ada permintaan Bupati Tobasa Monang Sitorus untuk melakukan pengeluaran uang sebesar Rp. 3 miliar dari Kas Daerah. Atas permintaan Bupati Tobasa melalui Sekda Liberty Pasaribu saksi kemudian membuat dua lembar kwitansi tanda bukti pembayaran masing masing sebesar Rp. 1.5 miliar seolah olah panjar pengurusan DAK dan DAU.

Hanya ketarangan ini saja tersangka sudah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

20 Agustus 2009 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

Museum Batak Terbesar di Asia Diresmikan Presiden RI

Museum terbesar di Asia Tenggara ini di Resmikan Presiden RI SBY

Museum Batak di TB. Silalahi Center

Meseum ini akan menampung segala bentuk / jenis benda-benda peninggalan bersejarah suku iknis batak. Silahkan kunjungi Musem bersesar di Asia Tenggara ini

20 Januari 2011 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Natal Oikumene Tobasa 2010 Berlangsung Meriah

  • Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak Sumbangkan 1 Unit Sepeda Motor REVO

 

Nyalakan Lilin : Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak didampingi Uspida menyalakan lilin pada Natal Oikumene Tobasa 2010

Natal Oikumene Tobasa Meriah

 

20 Januari 2011 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Gugatan Monas Ditolak MK, Kaliber Pasti Pimpin Tobasa

Pasangan KALIBER Menang Telak di Pemilukada Tobasa

Gugatan Monas Ditolak MK, Kaliber Pasti Pimpin Tobasa

Calon Bupati Dr. FLP. Sitorus, M.Kes dan Ir. Mindo Tua Siagian Sampaikan Ucapan Selamat

Pasangan Bupati / Wakil Bupati Toba Samosir periode 2010 – 2015 Pandapotan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu, SH Msi ( KALIBER ) menang telak di Pemilihan Umum Kepala / Wakil Kepala Daerah ( Pemilukada ) Toba Samosir. Kemenangan pasangan kombinasi penguasaha birokrat ini diketahui dari perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) Rabu (12/5), Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ), Jumat (14/5) dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Tobasa Sabtu (15/5).

Perhitungan suara yang dilakukan di tingkat TPS, PPK hingga KPU sedikitpun tidan ditemukan perbedaan, oleh karena itu pasangan KALIBER dinyatakan menang telah alias tidak ada putaran ke-dua.

Sebelumnyapun perhitungan cepat ( Quick Caunt ) versi Kaliber tidak berbeda dengan perhitungan yang dilakukan diseluruh TPS, PPK hingga KPU. Hal itu sebagaimana hasil perhitungan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Tobasa Sabtu (15/5) di Balai Desa Kelurahan Napitupulu Balige.

Berikut hasil perhitungan perolehan suara pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Tobasa periode 2010 – 2015. Pasangan nomor urut 1 Dr FL. Parluhutan Sitorus, M.Kes – Asmadi Lubis SH M.Kn sebanyak 12.604 suara. Pasangan nomor urut 2 Ir. Mindo Tua Siagian Msc – Drs. Ervan Gani Parlindungan Siahaan sebanyak 2.646 suara. Pasangan nomor urut 3 Drs. Monang Sitorus, SH MBA – Mangatas Silaen 28.880 suara. Pasangan nomor urut 4 Drs. Tonggo Maruhum Napitupulu, Msi – Ir. Reinward Simanjuntak MM 3.483 suara. Pasangan nomor urut 5 yang menjadi pemenang Pemilukada Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu, SH Msi memperoleh suara sebanyak 36.239 suara.

Perhitungan rekapitulasi suara oleh KPU Sabtu (15/5) itu dipimpin langsung Ketua KPU Tobasa Lampita Morina Siregar, SE didampingi Lamria Panjaitan, SH, Herlan Hutahaean, STh, Rinto Hutaapea, SP dan Saut Polmer Simanjuntak, SP masing-masing selaku anggota KPU Tobasa , juga dihadiri Pengawas Pemilukada dan unsur Pimpinan Daerah dan saksi dari masing-masing pasangan yakni Gilmar Manurung saksi dari pasangan urut 1 ( OBAMA ). Rahmat Kurniawan Manullang, ST saksi dari pasangan nomor urut 2 ( DONGAN ). Wesly Sitorus, SE saksi dari pasangan nomor urut 3 ( MONAS ). Edison Napitupulu saksi dari nomor urut 4 ( TREN ) dan Maruli Simajuntak saksi dari pasangan nomor urut 5 ( KALIBER )

Usai perhitungan rekapitulasi suara dilakukan oleh KPU. Saksi dari pasangan Drs. Monang Sitorus, SH MBA – Mangatas Silaen mengajukan 3 butir keberatan diantaranya agar segera dilaksanakan perhitungan ulang kertas suara dari setiap TPS. Pencoblosan dalam satu kotak pasangan calon walau beberapa coblosan supaya dinyatakan sah. Surat suara yang dicoblos dalam satu kotak pasangan calon yang tembus ke kop surat suara supaya dinyatakan sah.

Menanggapi keberatan saksi pasangan MONAS ini spontan dipatahkan KPU Tobasa melalui Rinto Hutapea, SP. Rinto Hutapea secara tegas menyatakan bahwa perhitungan perolehan suara dapat diulang sesuai dengan Peraturan KPU No. 73 tahun 2009 pasal 43 huruf 2 dan Keputusan KPU Kabupaten Tobasa No. 06 tahun 2010 pasal 30 huruf 2 apabila perhitungan suara dilakukan secara tertutup, ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya, dengan suara yang tidak jelas, rekapitulasi hasil perhitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, saksi dan pengawas pemilu dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara secara jelas dan rekapitulasi hasil perhitungan dilakukan di tempat lain atau bwaktu lain dari waktu yang ditentukan.

Rinto Hutapea kembali menyatakan bahwa KPU Tobasa tidak akan melakukan perhitungan ulang kertas surat suara meski diperintahkan KPU Pusat dan KPU Propinsi. KPU melakukan perhitungan ulang jika ada Perintah Makamah Konstitusi ( MK ) dengan demikian silahkan ajukan gugatan ke MK dan pengajuannya gugatan itu harus disampaikan paling lama 3 x 24 jam.

Sehari sebelum dilakukan perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tobasa. 1 Dr. FL. Parluhutan Sitorus, M.Kes calon Bupati dari OBAMA dan Ir. Mindo Tua Siagian, Msc menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan KALIBER selaku peraih suara terbanyak pada Pemilukada Tobasa. Kedua Calon Bupati tersebut datang ke Posko Pemenangan KALIBER secara terpisah. Dr. FL. Parluhutan Sitorus, M.Kes bersama sejumlah pendukungnya disambut Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu serta Ketua Tim Pemenangan Mangpul Siahaan Ssi bersama puluhan pendukung KALIBER.

Berbeda dengan kedatangan Calon Bupati DONGAN Ir. Mindo Tua Siagian, Msc. Ir. Mindo Tua Siagian datang ke Posko Pemenangan Kaliber untuk menyampaikan ucapan selamat tanpa didampingi oleh siapa-siapa. Meski Mindo Tua Siagian tidak didampingi oleh siapa-siapa sambutan hangat tetap serupa dilakukan pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati dan Tim Pemenagan KALIBER.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati terpilih Liberty Pasaribu menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada tuhan atas kedatangan Calon Bupati Dr. FL. Parluhutan Sitorus, M.Kes bersama tim pemenagan OBAMA. Liberty Pasaribu dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya mengakui akan kebesaran jiwa FL. Parluhutan Sitorus. Kita salut melihatnya atas kebesaran jiwanya mengakui keunggulan pasangan KALIBER mendulang suara pada pesta demokrasi 12 Mei 2010 yang lalu “ kemauan FL. Parluhutan Sitorus mengakui keunggulan pasangan KALIBER dalam mendulang suara pada Pimilukada suatu bukti bahwa beliau adalah seorang birokrat sejati dan juga harus kita akui bersama bahwa apa yang dilakukan FLP. Sitorus itu suatu perbuatan yang menunjukkan kebesaran jiwa seorang batak yang harus ditiru.

Sementara Dr. FL. Paluhutan Sitorus, M.Kes dihadapan tim pemenangan KALIBER dan pendukunya mengatan, tanpa mengabaikan proses politik, hukum dan Pimiluka. Kedatangan kami hanya untuk menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan KALIBER memperoleh suara terbanyak. Untuk itu kami sampaikan selamat kepada sahabat yang sudah meraih kemenangan.

Mantan Kadis Kesehatan Tobasa ini menambahkan bahwa Pemilukada adalah pertarungan ide, bukan pertarungan pribadi, oleh karena itu katanya, kedepan jangan adalah lagi kebencian pendukung OBAMA dengan KALIBER dan sebaliknya. Saya akui kemenangan tulang saya Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan sahabat saya Liberty Pasaribu atas kehendak tuhan, sebab suara rakyat itu adalah suara tuhan, ujarnya.

Tidak berapa lama Posko Pemenangan KALIBER ditinggalkan Kadidat Bupati OBAMA, Calon Bupati dari pasangan DONGAN pun Ir. Mindo Tua Siagian, Msc juga datang ke Posko Pemenangan KALIBER untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Pandapotan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu yang berhasil memenangkan Pemilukada Tobasa 12 Mei 2010. Mindo Tua Siagian yang datang tanpa didampingi pendukungnya itu juga disambut hangat pasangan KALIBER Pandapotan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu.

Mindo Tua Siagian yang masih memangku jabatan sebagai Wakil Bupati Tobasa hingga 12 Agustus 2010 mendatang mengharapkan agar Pemerintahan dibawah kepemimpinan KALIBER ( Kasih Peduli Bermartabat ) ke depan lebih baik dari Pemerintahan sekarang ini, ujar Mindo

Makamah Konstitusi ( MK ) dalam putusannya Rabu ( 9/6 ) lalu menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Calon Bupati Toba Samosir No urut 3 Drs. Monang Sitorus, SH MBA – Mangatas Silaen ( Monas ) . Dalam amar putusan Majelis Hakim MK yang diketuai Mahfud MD menegaskan seluruh gugatan pasangan Monas terhadap Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Tobasa atas keunggulan pasangan Pandapotan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu dalam Pemilukada Tobasa. Seluruh gugatan pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Monas ditolak karena KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran mulai dari proses pencalonan hingga perhitungan rekapitulasi suara hasil Pemilukada Tobasa.

Dengan ditolaknya gugatan pasangan Monas secara keseluruhan oleh Majelis Hakim MK, pasangan Kaliber selaku yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilukada Tobasa akan segera ditetapkan KPU sebagai pemenang Pimuluka Tobasa dan selanjutnya segera akan dilantik menjadi Bupati / Wakil Bupati periode 2010 – 2015.

Terkait tuduhan pasangan Monans terhadap Pandapotan Kasmin Simanjuntak menggunakan Ijazah palsu, dan melakukan money politik. MK menyatakan bahwa persoalan Ijazah dan money politik tidak merupakan kewenagan MK untuk mengadilinya. Soal dugaan Ijazah palsu dan money politik silahkan ditempuh upaya hukum lewat jalur penegak hukum Kepolisian.

Gambar saat mendaftar ke KPU

Sesuai ketentuan undang – undang MK hanya dapat mengadili sengketa Pimilukada perihal perhitungan suara. Kalau soal Ijazah dan money politik, itu urusan instansi Kepolisian.

Pandapotan Kasmin Simanjuntaksaat dikonfirmasi melalui telepon saluler usai pembacaan putusan MK yang menolak gugatan Monas ke KPU mengatakan, dirinya tetap percaya bahwa lembaga pengawal konstitusi itu akan bersikap adil. Karena itu jauh sebelumnya telah memprediksi bahwa gugatan Monas ditolak karena tidak akan bisa membuktikan gugatan itu secara fakta hukum di MK.

Ditanya soal sikapnya setelah dilantik nantinya. Bupati terpilih kelahiran Simanobak Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Silaen ini secara tegas mengatakan, mereka berdua Pandapotan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu akan meninjau kembali sejumlah Surat Keputusan ( SK ) Bupati tentang pengangkatan / penempatan pejabat yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Pengangkatan pejabat structural misalnya Camat dari Guru sudah jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan tentang pengangkatan pejabat structural, kemudian memperpanjang masa jabatan pejabat juga tidak sesuai dengan ketentuan tentang perpanjangan masa jabatan. Seorang PNS yang memangku jabatan eselon II dapat diperpanjang apabila yang tidak ada PNS yang mampu menjalankan tugas tersebut dan kemudian pejabat yang bersangkutan memiliki kelebihan kemampuan khusus atas jabatan dimaksud, tegasnya.

Pencopotan jabatan tidak akan dilakukan jika pejabat yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran peraturan. Misalnya, PNS tidak netral, daianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik,

21 Juni 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Bupati Tobasa Sampaikan LKPJ & Nota Perhitungan APBD TA 2008

Bupati Tobasa Sampaikan LKPJ & Nota Perhitungan APBD TA 2008

LKPJ & Nota Perhitungan Hanya Ditanggapi 3 Orang Saja Anggota DPRD Tobasa

Bupati Toba Samosir ( Tobasa ) Drs. Monang Sitorus, SH MBA sampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LPKJ ) dan Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2008 16 September 2009 baru lalu didepan Rapat Paripurna DPRD Tobasa. LKPJ dan Nota Perhitungan APBD TA 2008 yang disampaikan Bupati Tobasa hanya 3 dari 25 orang anggota dewan yang mau tampil menyampaikan tanggapan umum / tanggapan perorangannya Kamis (24/9) kemarin. Menurut sumber di DPRD, para anggota dewan semakin tidak bergairah membuat tanggapan umum / tanggapan perorangannya karena saran, himbauan dan pendapat para anggota dewan selama ini jarang sekali diwujudkan Bupati Tobasa Drs. Monang Sitorus, SH MBA menjadi kenyataan. Tidak lagi berdosa lagi kalau kita katakan Drs. Monang Sitorus, SH MBA Bupati Tobasa “ pembohong besar “. Pasalnya kata sumber yang minta namanya dirahasiakan itu, sebelum terpilih dan dilantik menjadi Bupati Tobasa Monang Sitorus dengan Mindo Tua Siagian sangat – sangat akrab. Dua tahun yang silam kedua orang yang dipersatukan Raja DL. Sitorus ini bagaikan “ elang dengan ayam “. Contohnya, apabila Bupati Tobasa Monang Sitorus tidak bisa hadir dalam suatu acara resmi Pemerintahan di Tobasa maupun diluar Kabupaten Tobasa yang mewakili Bupati adalah Sekda Tobasa Liberty Pasaribu, bukan Mindo Tua Siagian selaku Wakil Bupati. Kemudian lanjut sumber itu, saran dan pendapat dewan jarang sekali menjadi perhatian Bupati Tobasa dalam menjalankan pemerintahan maupun mengambil kebijakan. “ Satu-satunya Bupati di dunia ini hanya Monang Sitorus yang tidak mau menerima saran dan pendapat orang lain, oleh karenanya kita biarkan berbuat sendiri, berpikir sendiri dan akhirnya terjerat hukum sendiri. Jika menerima saran dan pendapat orang lain, kita yakin tidak akan terjadi pengeluaran uang dari kas daerah tanpa prosedur sebesar Rp. 3 miliar tahun 2006 dan penggunaan dana cadangan APBD sebesar Rp. 1,2 miliar untuk mengganti rugi Balai Latihan Kerja ( BLK ) Yayasan Pendidikan Nairasaon ( YASPENA ) Aek Natolu, katanya. Tanggapan anggota dewan Sementara LKPJ dan Nota Perhitungan APBD TA 2008 yang disampaikan Bupati Tobasa Monang Sitorus pada rapat paripurna hanya ditanggapi 3 orang anggota dewan diantaranya Wesly Sitorus, SE, Mangapul Siahaan SSi dan Oloan F. Pardede Bsc. Wesly Sitorus Anggota DPRD Kabupaten Tobasa dari Partai PNI Marhanisme dalam pemandangan umum / pemandangan perorangannya membenarkan, ada sejumlah Dinas SKPD di Kabupaten Tobasa mendapat penghargaan dari Presiden SBY. Pemberian penghargaan yang diperoleh tersebut belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemandangan SBY dengan kita mungkin ada kesamaan, tapi tidak tertutup kemungkinan ada yang bertolak belakang, katanya sebelum menanggapi LKPJ dan Nota Perhitungan APBD TA 2008 Bupati Tobasa. Bidang Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati bagian yang tidak terpisahkan, karena mereka dipilih dalam satu paket pada Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan menurut Wesly mereka ( Bupati – Wakil Bupati ) sebelum mencalonkan diri / dicalonkan Partai Politik sudah saling mengenal satu sama lain dan akhirnya menyatukan ide, visi dan pengharapan. Tapi di Tobasa menurut hemat Wesly jauh dari kenyataan dan harapan. Pasalnya, Bupati Monang Sitorus selama ini tidak sejalan dengan Wakil Bupati Mindo Tua Siagian. Hal itu dapat dilihat / dibuktikan ketika ada rapat antara Legislatif dengan Eksekutif tidak pernah Wakil Bupati mewakili Bupati. Yang selalu mewakili Bupati adalah Sekda. Kemudian lanjutnya akhir-akhir ini ia melihat hubungan Bupati dengan Sekda sudah kurang harmonis dan juga para Kepala SKPD dengan para Asisten. Mereka kelihatannya tidak seperti dulu ( saling menghargai red ), seraya mengatakan, apa arti semua ini pak Bupati ?. Yang paling berbahagia jika saudara Bupati berhasil membangun Tobasa dan terpilih kembali pada periode 2010-2015. Tapi perlu saudara ketahui bahwa cukup banyak figur yang mengicar jabatan itu melalui Pilkada mendatang dan yang paling menonjol dibicarakan ditengah-tengah masyarakat pasangan Guntur Manurung – Herrijon Panjaitan, Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu, Ir. Mindo Tua Siagian Herty Silalhi, Drs. Monang Sitorus, SH MBA – Mangatas Silaen, dan Sabam Simanjuntak – Wesly Sitorus, SE, katanya seraya berharap kepada seluruh PNS agar pada Pilkada Tobasa mendatang bersikap independent. Menurut Wesly Sitorus hingga saat ini masih banyak yang kagum dengan kepemimpinan saudara Bupati. Namun kita jangan lupa masih ada rintangan ( mengganjal ) yakni masalah korupsi Rp. 3 miliar. Kasus ini kita ketahui bersama sering muncul di media massa. Untuk itu kami berharap agar media tidak menulis hal tersebut, biarlah proses hukum berjalan apa adanya, ujar Sitorus. Oloan F. Pardede dalam pemandangannya menyoroti tentang Balai Benih Ikan ( BBI ) yang berlokasi di Desa Lumban Pea Kecamatan Balige. BBI adalah proyek bantuan Departemen Pertanian dan merupakan proyek percontohan, karena proyek BBI tersebut yang terbesar di Indonesia dan proyek itu kata Oloan F. Pardede sudah sering dikunjungi pejabat dari Kabupaten lain untuk studi banding tentang teknis pengelolaan benih ikan. Tapi sangat disayangkan ujar yang juga Ketua GAPENSI Tobasa ini proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu juga alokasi dana dari APBD Tobasa ke BBI perlu penjelasan peruntukannya, ujar Pardede. Sementara Mangapul Siahaan menyoroti tentang kurun waktu kunjungan lapangan yang terlalu singkat, ketidakmauan SKPD mendampingi DPRD turun ke lapangan, akhirnya DPRD mengalami kesulitan melakukan pengawasan. Anggota dewan yang juga terpilih pada periode 2009-2014 ini juga mendesak Bupati Tobasa melalui Pimpinan DPRD supaya pemeriksaan hasil ujian CPNS mendatang diserahkan kepada Universitas Sumatera Utara ( USU ), jangan lagi ke Universitas diluar Sumut, katanya

25 September 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.